Suu Kyi 'Seharusnya Mundur' Karena Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya

Ketika kekerasan komunal pecah pada 2012 dan membuat lebih dari 100.000 orang Rohingya terusir, Suu Kyi berusaha untuk meyakinkan kembali masyarakat internasional dan berjanji untuk "mematuhi komitmen kami terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi".

"Muslim telah menjadi sasaran tetapi umat Buddha juga mengalami kekerasan," katanya kepada BBC pada saat itu. "Ketakutan inilah yang menjadi sumber semua masalah."

Dia mengatakan bahwa pemerintah harus mengakhiri kekerasan, dan menurutnya, "Ini adalah buah dari penderitaan kami di bawah rezim diktator."

Pada 2015, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan pemilihan umum dan Suu kyi menjadi pemimpin de-facto Myanmar.

Ketika krisis Rohingya berlanjut, Suu Kyi cenderung tak begitu memperhatikan atau mengatakan bahwa orang-orang melebih-lebihkan kekerasan yang terjadi.

Terakhir kali dia berbicara kepada BBC pada April 2017, dia mengatakan, "Saya kira pembersihan etnis tak terjadi. Saya pikir pembersihan etnis adalah ungkapan yang terlalu keras untuk menggambarkan apa yang terjadi."

Sejak pecahnya kekerasan pada Agustus 2017, Suu Kyi tak bicara dalam berbagai kesempatan untuk secara terbuka mengangkat masalah ini, termasuk di Majelis Umum PBB di New York pada September lalu.

Dia kemudian menyebut krisis itu telah didistorsikan oleh "gunung es informasi yang salah"—kendati kemudian juga mengatakan dia merasa simpati yang mendalam untuk penderitaan "semua orang" dalam konflik itu.

Myanmar, katanya, "berkomitmen untuk mencari solusi berkelanjutan ... untuk semua komunitas di negara ini."

(Rahman Asmardika)