Evaluasi Penyelenggaraan Haji, Kemenag Akan Terapkan Berbagai Inovasi

JAKARTA - Kementerian Agama akan menerapkan delapan Inovasi untuk penyelenggaraan haji di tahun 2019 mendatang.

"Kita baru saja mengikuti pembukaan rakernas dengan evaluasi penyelenggaraan haji 2018. Dari evaluasi terhadap 10 inovasi yang sudah kita lakukan, maka kita akan merencanakan dan mempersiapkan 8 inovasi yang akan kita siapkan di tahun 2019," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin di Hotel Merlyn, Jalan KH Hasyim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat. Selasa (2/10/2018).

Dari delapan inovasi yang akan diterapkan di musim depan seperti penerapan jalur cepat (Fast Track), pembuatan visa yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di Arab Saudi, kini bisa dilakukan di Indonesia.

"Jadi beberaapa hal inovasi baru yang akan kita lakukan tahun depan antara lain terkait dengan fast track ini jadi proses imigrasi yang selama ini dilakukan di tanah suci ini akan kita berlakukan juga di 13 embarkasi yang ada di tanah air," tuturnya.

 

Selanjutnya, delapan inovasi yang lainnya adalah memberikan kepastian terhadap jamaah haji Indonesia saat mendirikan tenda di Arafah dan Mina, Suadi Arabia.

"Yang lain juga kita ingin memberikan kepastian kepada jamaah haji kita dimana tenda-tenda yang akan mereka tempati ketika mereka berada di Arafah maupun di Mina. Ini juga agar ada kepastian dari setiap jamaah, setiap regu, dimana tenda yang harus ditempati dan juga untuk meningkatkan ketertiban," ucapnya.

Kemudian, delapan inovasi itu juga memperjelas lokasi dan menyangkut sistem penyewaan hotel di Madinah di musim Haji atau bukan musim haji, hal itu untuk menghindari berbagai persoalan yang akan timbul pada jamaah haji tanah air.

 

"Juga yang terkait dengan sistem sewa (hotel) di Madinah. Harapannya tahun depan seluruhnya sudah full musim sehingga tidak ada lagi persoalan terkait jamaah yang ditempatkan di hotel di luar wilayah radius yang terjangkau untuk ke Masjid Nabawi misalnya," ucapnya.

Kemudian, dalam inovasi yang akan diterapkan tahun depan, Kemenag juga menyoroti soal sistem pelaporan berbasis digital.

"Jadi kita akan tinggalkan sistem manual dengan mengisi form secara tertulis di atas kertas. Kita akan tinggalkan itu kita ingin, semua sistem pelaporan, pelaporan ketua kloter. Ketua rombongan, maupun juga dokter perawat. Termasuk sektor yang ada itu juga harus dilakukan dalam aplikasi yang kita akan buat," tegasnya.

"Itu beberapa capaian yang kita harapkan untuk bisa dirumuskan sebagai hasil rekomendasi bagi rakernas terkait dengan evaluasi," tutupnya.

(Awaludin)