Bangun Pulau Borneo, Ini Isu Strategis Infrastruktur Kalimantan 2020-2023

BALIKPAPAN - Pembangunan infrastruktur tak hanya menyentuh Pulau Jawa, sebab Kalimantan yang berjuluk Pulau Borneo juga menjadi perhatian pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan mencuatnya sejumlah isu strategis infrastruktur yang dibahas dalam rapat Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan untuk Pulau tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023.

Dalam rapat yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu itu, dibahas isu strategis infrastruktur berupa pengembangan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kawasan perbatasan, peningkatan konektivitas Tanah Kuning dan dukungan infrastruktur terhadap pengembangan kawasan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Berau dan KPPN Kutai Timur.

Ada juga dukungan infrastruktur terhadap Kawasan Metropolitan Sambo Tenggarong, Kawasan Metropolitan Banjarbakula, kawasan dan konektivitas Kawasan Industri (KI) Batulicin dan Kawasan KI Jorong.

Kemudian ada isu strategis infrastruktur peningkatan konektivitas dari Palangkaraya menuju Batas Provinsi Kalimantan Barat, dukungan terhadap kawasan lumbung pangan, pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang dan PLBN Jasa, pengembangan KI Mandor, dan peningkatan konektivitas KI Ketapang.

Selain itu Pembahasan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023 untuk Kepulauan Maluku dan Pulau Papua juga digelar BPIW Kementerian PUPR di Kota Manokwari, Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menjelaskan, sinkronisasi program dilakukan guna terciptanya keterpaduan dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/ Lembaga lain dalam melakukan pengembangan infrastruktur.

"Sinkronisasi program dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan kawasan dengan pembangunan Infrastruktur sektor PUPR di Pulau Kalimantan," jelasnya.