JAKARTA – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menilai usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup merupakan hal yang tidak realistis.
"Saya khawatir teman-teman PKS karena tahu susah menang, akhirnya menjanjikan sesuatu yang tidak realistis," ujar Arya di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).
Menurut Arya, usulan ini dikeluarkan lantaran adanya kekhawatiran PKS untuk memperoleh kemenangan di Pemilu 2019.
"Jadi kalau saya katakan bahwa, teman-teman PKS sadar mereka cukup berat untuk maju di Pemilu 2019 ini sehingga mereka mengeluarkan ide-ide yang justru tidak mungkin untuk dicapai. Jadi, hanya menjanjikan sesuatu yang mustahil untuk menggaet elektoral," jelas Arya.
Ketua DPP Partai Perindo itu menilai tak masuk akal bila pajak sebagai pendapatan negara dihapus. Apalagi untuk pajak kendaraan, lanjut Arya, bila dihapus akan membuat orang-orang semakin leluasa untuk memiliki kendaraan, khususnya sepeda motor.
"Sementara kita, yang namanya negara ini yang benar harusnya adalah makin memperbanyak transportasi publik," ucapnya.
Arya mengatakan, usulan ini sangat kontradiksi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang sedang mengupayakan kemajuan transportasi publik. Apalagi, PKS di Jakarta sedang berusaha menjadikan salah satu kadernya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
"Saya justru, bingung, justru berbahaya. PKS satu sisi mau jadi wakil gubernur di Jakarta yang berusaha untuk meningkatkan transportasi publik, di sisi lain dia buka ruang untuk tidak ada pajak kendaraan bermotor. Artinya, akan makin banyak orang yang memiliki mobil pribadi," tegas Arya.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor. Tak hanya itu saja, bila berhasil menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, PKS juga umbar janji untuk mengubah masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) yang saat ini per lima tahun menjadi seumur hidup.
(Baca Juga : PKS Janjikan SIM Seumur Hidup dan Hapus Pajak Motor Jika Menang Pemilu)
Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzamil Yusuf mengklaim kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat, khususnya rakyat menengah ke bawah. Pasalnya, menurut data yang dimiliki PKS terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, di mana sebagian besar adalah milik rakyat kecil.
"Dari data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat karena tarif dasar listrik naik dan harga beras kualitas medium yang terus naik," ujar Muzzamil di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis, 22 November 2018.
(Baca Juga : SIM Seumur Hidup Tidak Bisa Diputuskan Sepihak!)
(Erha Aprili Ramadhoni)