MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan untuk memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila berhasil memenangkan Pemilu 2019. Namun, banyak pihak menilai janji kampanye PKS ini tak realistis, seperti yang diungkapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Ini juga nggak ada risetnya ini," ujar Fahri sambil tertawa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).
Baca juga: PKS Janjikan SIM Seumur Hidup & Penghapusan Pajak Motor, Peneliti: Ngawur!
Fahri menilai seharusnya sebagai negara yang ingin maju, jumlah kendaraan sepeda motor harus dikurangi, bukan ditambah. Menurut Fahri penggunaan sepeda motor ditinjau dari aspek keselamatan sangat tak layak.
"Karena motor menurut saya mohon maaf ya, kendaraan darurat. Bagaimana anda bayangkan sebuah mesin, mesinnya kecepatannya seperti mobil, tapi perlindungannya seperti sepeda," kata Fahri.
Politikus yang dipecat oleh PKS itu memandang sistem proteksi keselamatan dari sepeda motor sangat kurang sekali. Ia pun tak heran bila data Kementerian Perhubungan menunjukkan 76 persen angka kecelakaan didominasi oleh sepeda motor.
Baca juga: PKS Janjikan SIM Seumur Hidup dan Hapus Pajak Motor Jika Menang Pemilu
"Beda kalau di negara maju itu kan orang pakai jaket dari kulit, pakai helm, itu ketat sekali. Kalau di kita kan, ada bapak-bapak bawa anaknya yang masih bayi muter pakai motor, yang kayak begitu-begitu tuh," ucap Fahri.
Fahri menegaskan, usulan penghapusan pajak sepeda motor dari PKS itu menurutnya tak didasari sebuah riset dan kajian yang mendalam. Seharusnya kendaraan sepeda motor dikurangi, dan jumlah transportasi publik ditambah sehingga bisa menunjukkan majunya Indonesia sebagai sebuah negara.
Menurut Fahri, seharusnya PKS mengusulkan untuk membuat undang-undang tentang perlindungan dan keselamatan pengendara sepeda motor. Ia menyayangkan usulan penghapusan pajak kendaraan sepeda motor ini hanya semata menarik suara untuk bisa memenangkan Pemilu 2019.
Baca juga: PKS Janji Hapus Pajak Motor, Erick Thohir: Coba Berhitung Dulu
"Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekedar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)