MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai Reuni Akbar Alumni 212 disebut sebagai gerakan politik. Ia menilai, gerakan ini menjadi arena politik baru yang terus dibangkitkan sejalan dengan agenda politik, terutama jelang Pilpres 2019.
“Rencana reuni aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elite Islam politik pada 2016 lalu dan coba direpetisi pada 2/12/2017 adalah gerakan politik,” jelas Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (30/11/2018).
Ia menilai para elite 212 ingin menguasai ruang publik untuk terus menaikkan daya tawar politik terhadap pihak oposisi maupun dengan pemerintah. Hendardi memaparkan, bagi elite 212, ruang publik merupakan sebagai politik.
“Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi,” katanya.
Ia pun menyesalkan gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh muslim mainstream, justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Apa pun alasannya, kata Hendardi, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. “Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya,” tambahnya.
(Baca Juga : Akan Hadiri Reuni 212 di Monas, Haji Lulung: Berdoa untuk Pemilu Berjalan Aman)
Meski begitu, Hendardi menilai, 2 tahun hampir berlalu, gerakan 212 mulai kehilangan dukungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran warga untuk menjauhi praktik politisasi identitas agama untuk merengkuh dukungan politik atau menundukkan lawan-lawan politik.
“Warga juga telah semakin sadar dan pandai melihat bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk. Jadi, kecuali untuk kepentingan elite 212, gerakan ini sebenarnya tidak ada relevansinya menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan kita,” pungkasnya.
(Baca Juga : Sependapat, NU dan Muhammadiyah Sebut Reuni 212 Tak Perlu)
(Erha Aprili Ramadhoni)