JAKARTA - Selain membicarakan mengenai sejarah Indonesia dan kiai serta santri yang bisa menjadi pemimpin, KH Ma'ruf Amin juga membahas mengenai perhatian pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap nasib pesantren.
Hal tersebut disampaikan Kiai Ma'ruf di di di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara (Penata), Serang, Minggu (16/12/2018).
Ma'ruf Amin menyampaikan, pemerintah saat ini sudah memperhatian pesantren-pesantren di Indonesia, sebab itu, tercetuslah Rancangan Undang-Undang tentang pesantren itu sendiri demi membuat pesantren berkembang
"Saya bilang, Pak Jokowi, pesantren-pesantren tradisional itu berdiri dan bergerak secara swadaya, mandiri. Sementara sekolah dan pesantren yang dibangun kelompok Wahabi, bantuannya berlimpah dari Saudi dan negara Wahabi lainnya," ujar KH Ma'ruf Amin, Minggu (16/12/2018).
(Baca Juga: Ma'ruf Amin: Santri dan Kiai Bisa Jadi Pemimpin Bangsa)
"Maka saya usulkan agar pemerintah bisa membantu pesantren, agar bisa berkembang juga. Karena butuh cantolan hukum dalam penggunaan APBN, maka diperlukan adanya UU Pesantren. Dan itu didengarkan oleh Pak Jokowi hingga lahirlah RUU Pesantren," lanjutnya.
KH Ma'ruf Amin menceritakan bahwa sikap yang dimiliki oleh Presiden Jokowi yang responsif terhadap berbagai saran itu tak hanya ddiakui oleh dirinya, melainkan juga oleh Yusril Ihza Mahendra.
"Makanya Pak Yusril mengatakan, Pak Jokowi lebih mau mendengarkan umat. Tapi kenapa Jokowi selalu dibilang anti-Islam? Sampai-sampai dicaci-maki dihujat di pengajian dan khutbah-khutbah jumat," ungkap KH Ma'ruf Amin.
Sebagai sesama umat Islam, Kiai Maruf mengingatkan tidak boleh menuding sebagai orang kafir. Calon wakil presiden nomor urut satu ini pun menilai kalau kesalahpahaman tersebut sangat membahayakan.
"Kita melihat di negeri ini sedang berkembang pemahaman keagamaan yang membahayakan. Maka jangan sampai pilpres ini malah melahirkan pemimpin yang tidak selaras dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) nanti bisa saja Aswaja hilang di Indonesia," tutupnya.
(Angkasa Yudhistira)