PAM Jaya Bantah OTT KPK Terhadap Pejabat PUPR Terjadi di Kantornya

JAKARTA – Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya menyangkal informasi ada operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) oleh KPK di kantornya, Jumat 28 Desember kemarin.

“Berdasarkan hasil investigasi, kami mengklarifikasi bahwa tidak ada kegiatan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap siapapun di Kantor PAM JAYA yang terletak di Jalan Penjernihan II, Pejompongan, Jakarta Pusat ataupun di kantor-kantor/instalasi milik PAM JAYA lainnya yang berada di Jakarta,” kata Manajer Humas PAM Jaya, Linda Nurhandayani dalam keterangan tertulis kepada Okezone, Sabtu (29/12/2018).

Pernyataan Linda sekaligus mengklarifikasi informasi yang disebutkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di kantornya Jalan Patimurra, Jakarta Selatan, Jumat tadi malam.

Basuki sebelumnya mengatakan berdasarkan informasi, pejabatnya ditangkap KPK di Kantor PAM Jaya, Jalan Penjernihan II, Pejompongan, Jakarta Pusat.

Basuki Hadimuljono (Okezone)

"Kalau yang di Pejompongan itu SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Dimana proyeknya, apa proyeknya, kami belum dapat," kata Basuki kepada wartawan.

(Baca: KPK Tangkap Tangan Pejabat PUPR di Kantor PAM Pejompongan)

Basuki menyangkal ada penggeledahan di kantor Kementeriaan PUPR yang ‎terletak di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan. Menurutnya, KPK hanya menggeledah kantor PAM Jaya yang ada di Pejompongan.

"Disini enggak ada (penggeledahan)‎. Kantornya di Pejompongan. Disini enggak ada," terangnya.

Malam Ini Gagal Dapat Informasi, Irjen Kementerian PUPR Diminta KPK Tunggu Hingga Siang Nanti [News]. https://t.co/mmPmHgN8M5

— Okezone (@okezonenews) December 28, 2018

Sebagaimana diketahui, KPK menggelar OTT terhadap sejumlah pejabat Kementerian PUPR, pada Jumat 28 Desember. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp500 juta dan SG25.000 serta satu kardus uang yang masih dihitung.

(Baca juga: 20 Orang yang Terjaring OTT KPK di Kementerian PUPR Diperiksa Intensif)

Diduga, uang tersebut merupakan suap terkait proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan proye sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana.

(Salman Mardira)