MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal debat Pilpres 2019 putaran pertama yang salah satunya mengangkat tema korupsi. Menurut Saut, debat perdana yang digelar kemarin malam, masih normatif dan cenderung kurang inovatif.
"Masih normatif dan kurang inovatif, karena penegakan hukum Itu soal law and order," kata Saut kepada Okezone,di Jakarta, Jumat (18/1/2019).
Saut menjelaskan, dua paslon capres-cawapres terlihat hanya fokus pada penegakan hukum KPK dalam debat sesi pertama. Sementara dari segi pencegahan, sambungnya, kedua paslon justru kurang membahas secara gamblang.
Saut menyinggung masalah fungsi negara dalam melakukan penertiban (law and order) terhadap hukum. Hal itu, disinggung Saut, berkaitan dengan revisi Undang-Undang Tipikor yang kurang tajam dibahas dalam debat.
"Dalam banyak banyak kasus, bukan kita tidak punya law, walau harus banyak yang mesti diperbaiki misalnya UU Tipikor kita, akan tetapi ordernya yang kurang 'nendang'," terang dia.
Saut menekankan bahwa penegakan hukum (law enforcement) adalah satu-satunya jalan bagi KPK. Padahal di sisi lain, jika penertiban hukum atau pencegahan ini digiatkan lagi, maka angka korupsi di Indonesia tentu dapat diminimalisir.
"Sejak tahun 1971 kita punya UU Tipikor , tapi ordernya yang kurang 'nendang', sehingga law enforcement jadi bahan pergunjingan sampai hari ini. Nah, dalam debat, bagaimananya dan indikatornya apa, itu masih ragu-ragu dalam inovasi," pungkasnya.
Diketahui, debat Pilpres 2019 putaran pertama telah digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 malam, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat pertama yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengangkat tema seputar masalah Hak Asasi Manusia (HAM), Korupsi, Hukum dan Terorisme.
Debat putaran pertama tersebut diikuti oleh dua pasang capres dan cawapres yakni, pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. (put)
(Amril Amarullah (Okezone))