"Perintahkan seluruh aparatur di kebumen mengisi LHKPN sampai eselon 4, perintahkan satu Minggu selesai. Provinsi sudah seperti itu. Ajak juga DPRD," ujar dia.
Yazid Mahfudz yang semula sebagai wakil bupati, bakal memimpin Kebumen hingga 2021. Terhitung sejak pelantikan, Jumat (1/2). Hak tersebut berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.33/178 tahun 2019 tentang pengangkatan wakil bupati menjadi bupati dan pemberhentian wakil Bupati kebumen.
Tentang reformasi birokrasi, Ganjar berpesan agar berkonsultasi dengan ahilnya, KPK misalnya. Atau jika diperlukan, kata Ganjar, dirinya siap menerjunkan tim untuk pengawalan penataan birokrasi yang akan dipimpin oleh Sekda Jateng.
"Cara paling gampang adalah mengundang ahlinya. Kalau saya, saya undang KPK agar ada supervisi. Nanti saya kirim pak Sekda agar ada roh reformasi birokrasi yang ditransfer. Ini demi kebaikan masyarakat kebumen, agar semua bisa tidur nyenyak, hidupnya ayem," urainya.
Selain birokrasi reformasi, hal lain yang ditekankan Ganjar adalah persoalan mitigasi korupsi. Ganjar yakin semua pejabat sudah paham di mana titik-titik biang korupsi. Namun demikian perlu keberanian untuk mendobrak agar praktek tersebut musnah.
"Titik-titik korupsi kita sudah tahu. Uang meja, uang pelicin komisi atau apapun istilahnya musnahkan itu semua. Kalau kita baik pasti ada saja yang menyerang kita. Apalagi tidak baik. Tapi jangan takut, perbanyak selawat saja. Mudah-mudahan barokah," katanya.