Masalah Lahan Bekas Tambang, Jokowi Tegaskan Pengawasan Terus Diperketat

JAKARTA - Sejak 2015, pemerintah bekerjasama dengan KPK melalui gerakan penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA), di mana lahan disulap jadi pertambangan ilegal dan banyak masalah yang disebabkan oleh bekas tambang tersebut.

Hal itu disampaikan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Dengan adanya kerja sama tersebut, Jokowi mengatakan banyak yang sudah dikerjakan terkait penyelamatan SDA yang dimiliki bangsa ini.

(Baca Juga: Prabowo Bakal Galak ke Pengusaha Tambang Nakal)

"Di samping penegakan hukum, kita mengerjakan bayak hal. Di tambang hampir sebagian besar sudah dihutankan kembali. Jikalau pengawasan ketat, pasti kita bisa," kata Jokowi.

Jokowi mengakui, hal tersebut bukan persoalan mudah. Namun, dengan kerjasama dalam pengawasan yang dijalin antara pemerintah pusat daerah, maka pelanggaran hukum soal kingkungan akan bisa terselesaikan.

"Memang ada 1, 2, 3, yang dikerjakan dengan pengawasan Pemda dan KLHK. Saya yakini satu persatu bisa diseleasikan. Sekali lagi bukan kerjaan mudah tapi di lapangan bisa dikerjakan oleh provinsi, pemda, dan KLHK," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)