Dituduh Pakai Alat Komunikasi, Timses Jokowi: Kubu Prabowo Mainkan Politik Kambing Hitam

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menganggap kubu Prabowo Subianto menerapkan politik kambing hitam karena kalah debat capres kedua kemarin malam.

Politik kambing hitam yang dimaksud adalah tuduhan Jokowi menggunakan alat bantu komunikasi atau earpiece dalam debat sebagaimana beredar di media sosial lalu diteruskan oleh Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Padahal itu sama sekali tidak benar.

 Baca juga: Bantah Pakai Alat Bantu Komunikasi saat Debat, Jokowi: Itu Fitnah!

""Lagi-lagi politik kambing hitam diterapkan. Jangan hanya karena kalah debat, lalu menggunakan berbagai cara untuk menutupi kekalahan tampilan Prabowo tadi malam. Ketidakmampuan Pak Prabowo jelaskan unicorn sebaiknya menjadi bahan evaluasi tim 02," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto, Senin (18/2/2019).

 

Hasto lalu mengkritik Andre Rosiade selaku Jubir BPN agar bisa berbicara aspek negarawan paslon yang diusungnya, bukan justru memainkan politik kambing hitam karena Prabowo kalah debat melawan Jokowi.

 Baca juga: TKN: Jokowi Unggul 5-0 atas Prabowo di Debat Kedua

"Jubir harusnya bicara aspek kenegarawanan, dan memiliki kerendahan hati untuk berbicara secara obyektif. Debat itu memerlukan persiapan, memerlukan strategi, dan pada akhirnya rekam jejak, pengalaman, dan karakter pemimpin yang akan menentukan," ucapnya.

"Jangan biasakan politik kambing hitam. Politik kambing hitam adalah sikap tidak kesatria yang seharusnya dihindari dalam kontestasi demokrasi," sambung Sekjen PDI Perjuangan ini.

Hasto menuturkan, politik kambing hitam yang dilakonkan kubu Prabowo karena miskin prestasi dan gagasan. Akhirnya segala cara digunakan demi menghambat laju positif petahana.

 Baca juga; TKN Jokowi: Prabowo Gagal Paham soal Unicorn

"Politik kambing hitam yang dipertontonkan kubu Prabowo karena miskin prestasi dan gagasan. Apa yang diungkap Pak Prabowo tadi malam merupakan pengulangan dari persoalan yang selalu disampaikan sejak tahun 2008 ketika awal Gerindra berkiprah," tegasnya.

"Nanti sebentar lagi mereka akan persoalkan beberapa hal seperti kartu suara, netralitas penyelenggara pemilu, netralitas aparat negara dan lain-lain. Semua issue lama, tanpa gagasan segar," tandas Hasto.

(Fakhri Rezy)