JK: Gaji Presiden dan Wapres Lebih Kecil Dibanding Anggota DPRD

PADANG - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla iri dengan gaji DPRD saat ini, hal itu disampaikan saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Grand Inna Muara Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

Rakernas APPSI yang mengusung tema Reformasi dan Kebijakan Strategi untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan dan Kerjasama Antar Daerah tersebut, dihadiri sebanyak 21 Gubernur se-Indonesia. Dalam pertemuan tersebut itu juga membahas menaikkan gaji gubernur karena kalah jauh dibanding gaji anggota DPRD.

Jusuf Kalla mengatakan kalau gaji Presiden dan Wakil Presiden lebih rendah jika dibandingkan dengan gaji anggota DPRD, pernyataan ini menanggapi keluhan dari APPSI tetang masih kecilnya gaji seorang Gubernur yang berakibat menyebabkan banyak kasus operasi tangkap tangan (OTT)

“Presiden dan wapres pun gajinya lebih rendah dari DPRD, walau memiliki kewewenangan yang sangat besar. Tetapi, karena tanggung jawab kita, maka harus kita jalani,” kata Jusuf Kalla.

Kata JK, walau gaji kecil, masih banyak yang berjuang keras untuk menjadi pejabat. “Intinya, bagaimana kita mengabdi kepada bangsa. Kalau soal gaji, swasta yang lebih baik,” ucapnya.

Menurutnya tujuan menjadi pejabat di Negara ini yakni, meningkatkan kesejahteraan. Tugasnya, untuk mewujudkan kemajuan Bangsa. Jadi, bukan besar kecilnya gaji, tapi tanggung jawab yang harus dilakukan. “Gubernur itu, wakilnya pemerintah pusat di daerah. Disamping juga bertanggung jawab diwilayahnya. Intinya bagaimana kita mengabdi kepada bangsa,” ujarnya.

Saat ini kata JK, kondisi tanah air saat ini, secara ekonomi bertumbuh di tengah. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Berada diangka 5.1 Persen. Meski di dunia pada hari ini penuh konflik dimana-mana, terutama di Timur Tengah, Afrika, tidak ada kepastian tentang perang dagang China dan Amerika.

“Dunia pada hari ini penuh konflik. Di mana-mana terutama di Timur Tengah, Afrika, Asia. Itulah banyak terjadi, tapi kita bersyukur di Indonesia keamanan, kedamaian terjaga. Gejolak-gejolak tentu ada juga,” tutup JK.

Pernyataan ini muncul setelah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Longki Djanggola menyingungg soal gaji gubernur. Dia meminta pemerintah menaikkan gaji gubernur karena kalah jauh dibanding gaji anggota DPRD.

"Salah satu materi bahasan kami di APPSI adalah perlunya kenaikan gaji untuk gubernur. Saya dan provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, gaji anggota DPRD-nya bisa mencapai Rp 70 juta. Itu masih ditambah dengan berbagai tunjangan," jelas Longki dalam Rakernas APPSI di Padang.

Longki yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Tengah ini mengatakan menjadi gubernur saat ini bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi sudah ada sejumlah gubernur yang kena OTT. "Jangan anggap jadi gubernur gampang. Banyak yang OTT. Sekarang tanpa uang pun bisa jadi OTT," ujarnya.

Saat ini kata Longki, untuk jabatan gubernur saja digaji Rp8 juta sementara untuk DPRD bisa mencapai Rp70 juta itu sangat jauh perbedaannya.

(Khafid Mardiyansyah)