JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) cermat menerima informasi, terutama yang beredar melalui media sosial. Pasalnya, informasi yang diterima melalui media sosial belum tentu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
“Mohon bapak/ibu sekalian untuk cermat dalam menerima berita medsos, jangan langsung disebar kalau disebar tentu ada resiko hukumnya. Tolong dicermati dengan benar,” kata Tjahjo saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Hotel Grand Sahid, Jakarta seperti dalam siaran persnya, Selasa (26/2/2019).
(Baca Juga: Hadapi RPJMN 2020-2024, LKPD dan RKP Harus Selaras dan Terintegrasi)
Menurut Thahjo, pesta demokrasi dalam rangka Pemilu serentak 2019 turut serta membuat seseorang terbawa euforia untuk membahas berbagai isu politik melalui berbagai macam media, seperti gemar menyaksiakan talkshow atau berita politik di televisi, radio, koran hingga merambah ke media sosial. Sehingga, diperlukan kecermatan untuk mampu menangkal informasi bohong atau racun demokrasi yang dimungkinkan marak ditemukan di media sosial.
“Apalagi yang hobinya lihat medsos, lihat televisi, lihat berita di koran, kita dibingungkan dan disibukkan dengan berbagai pendapat dan opini, terutama yang berkembang di media sosial. Karena apa pun racun demokrasi itu masih mewarnai tahap konsolidasi demokrasi menuju Pemilu serentak yang akan datang, racun demokrasi adalah politik uang, kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang berujar fitnah/hoax, kampanye yang bersifat SARA, inilah racun demokrasi kita yg harus kita lawan,” ujarnya.