Kartu Pra-Kerja Jokowi Tak Perlu Disikapi Sinis

JAKARTA - Program Kartu Pra-Kerja capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dikritik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Pimpinan parlemen itu menyebut program tersebut tak masuk akal karena membebani anggaran, serta hanya impian kosong. Tak hanya itu, petahana juga dilaporkan ke Bawaslu karena program tersebut.

Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, program Kartu Pra-Kerja Jokowi konkret secara gagasan, meski pendanaannya mesti dipikirkan secara matang. Namun begitu ia kurang sependapat bila program tersebut hanya dicibir tanpa diberikan solusi.

"Logika jangan semua yang disampaikan petahana itu buruk. Pola pikirnya jangan hitam dan putih. Menurut saya, kalau program kerja ini dianggap enggak realistis mestinya dijawab dengan program kerja yang menurut (kubu paslon) 02 realistis," kata Adi kepada wartawan, Sabtu (9/3/2019).

(Baca Juga: Kiai Ma'ruf: Jokowi Pembela Rakyat Jelata)

Adi menyarankan kepada kritikus program tersebut untuk menjawab Kartu Pra-Kerja dengan program serupa yang dianggap lebih masuk akal untuk memfasilitasi kelompok lulusan SMA dan SMK dalam mengakses pekerjaan.

"Bukan hanya mengatakan itu program tidak rasional, enggak ada dananya, kemudian dilaporin ke Bawaslu. Ini kan menurut saya cara-cara yang ingin menyederhanakan sesuatu dengan lapor melapor. Mestinya Ini dilawan dengan program lain yang rasional," imbuh Adi.