Kedua Paslon Harus Sampaikan Solusi Konkret soal Ekonomi di Debat Kelima

Adu genjot pajak yang kurang greget

Prabowo-Sandi, kata Rahayu Saraswati, akan memaparkan strategi atas janji mereka untuk menggenjot rasio pajak hingga 16%. Namun, menurutnya, ini bukan berarti tarif pajak akan naik.

"Akan ada banyak pajak yang justru akan diringankan, dihilangkan, serapan pajaknya justru dengan meningkatkan good governance, ada transparansi dan e-buggeting," paparnya.

Usman Kansong dari kubu Jokowi-Ma'ruf, mengatakan, cara yang ditempuh kubu paslon 02 membingungkan.

"Di sisi lain ingin menaikkan rasio pajak, di sisi lain menghapus."

Tim paslon 01, cetus Usman, punya program meningkatkan tax ratio menjadi 13% sampai 2024.

"Kenapa kita tidak sebesar yang disampaikan 02, karena harus ada keseimbangan kalau pajak digenjot pengusaha akan merasa ditekan," lanjutnya.

Selain itu, dia menonjolkan pemerintahan Jokowi yang dia klaim sukses menghelat amesti pajak dan sistem online yang terus dikembangkan.


Dari pemaparan kedua kubu, siapa yang lebih unggul dalam soal pajak? Menurut Bhima Yudistira tidak ada.

"Prabowo hanya menirukan janji Pak Jokowi 2014 lalu, karena target tax ratio 16% rencana Pak Jokowi," katanya.

Tapi realisasinya, kata Bima, baru 11,5%. Sedangkan perbaikan data, keterbukaan informasi, menurutnya, tidak ada yang baru karena saat ini sudah mulai berjalan. "Tidak perlulah bicara kebocoran-kebocoran, kita butuh solusi konkretnya," lanjut Bhima.

Solusi konkret itu, Bhima memaparkan, jika capres berani menyatakan akan memisahkan Direktorat Jendral Pajak dari Kementerian Keuangan sehingga bisa lebih profesional seperti di beberapa negara maju.

"Kalau yang bicara seperti itu, poin plus."

Neraca perdagangan yang defisit bakal jadi umpan

Ekonomi pemerintahan Jokowi dikritik oleh kubu Prabowo karena impor yang membumbung tinggi dan menyebabkan defisit neraca perdagangan curam. Pada 2018 angkanya mencapai US$8,57 miliar.

Soal ini diperkirakan Andre Rosiade dari kubu paslon Prabowo-Sandi, akan dilontarkan dalam debat. Salah satu yang ditudingkan adalah tingginya impor pangan.

Usman Kansong mengklaim defisit masih aman karena di bawah 3% sebagaimana ditetapkan undang-undang. Kata dia, itu terjadi karena besarnya impor BBM untuk menjaga ketersediaan.

Tentang impor pangan, menurutnya itu dibutuhkan untuk cadangan. "Untuk menjaga kestabilan harga, karena cuaca di Indonesia tidak stabil," katanya.

Yang penting, menurut Usman, saat ini ada upaya menggenjot ekspor. Salah satunya dengan membantu pendanaan.

Andre Rosiade mengatakan Prabowo akan menawarkan rencana ekspor energi terbarukan dan pangan. "Kita akan melakukan big push strategy di bidang agro industri, dari 10 juta hektar hutan," kata Andre.

Lepas dari pemaparan jubir kedua kubu paslon, Bhima Yudistira mencatat bahwa hanya sedikit pernyataan yang muncul baik dari Jokowi maupun Prabowo tentang bagaimana harus menggenjot ekspor dan mengurangi impor. Menurutnya, kedua paslon tidak menyampaikan gagasan konkret.

Ekspor yang muncul pun saat ini masih terpaku pada komoditas yang belum diolah maksimal. Padahal, Indonesia mestinya mampu membuat terobosan, misalnya dengan menggenjot ekspor yang berdaya saing. "Sehingga produk yang dilempar bukan barang mentah."

Kesejahteraan sosial

Usman Kansong mengklaim Jokowi-Ma'ruf punya sederet program untuk kesejahteraan sosial yang berjalan baik.

Hasilnya, kemiskinan bisa turun di bawah dua digit (Februari 2018). Program-program itu termasuk BBM satu harga serta pembangunan wilayah luar Jawa.

"Ada retribusi aset, lewat perhutanan sosial, PKH Program Keluarga Harapan," lanjutnya.

PKH melalui program MEKAR dan UMI, kata Usman, telah banyak membantu kelompok perempuan.

Namun, sebagaimana dipaparkan Rahayu Saraswati, program kesejahteraan sosial yang dilakukan petahana tidak efektif. Misalnya, dalam PKH. "Kurang koordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, sehingga kurang efektif."

Menurut Rahayu pemerintahan Prabowo bisa melanjutkan program serupa. "Kita maksimalkan bagaimana membuat program itu efektif dan terkoordinasi."

Ekonom Bhima Yudistira melihat kedua capres akan mengeluarkan klaim masing-masing. Salah satu capres menyebut kemiskinan turun, yang lain mengatakan ada keluarga kelaparan bahkan bunuh diri karena ekonomi.

Bhima mengingatkan bahwa kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari angka-angka,

"Angka yang turun masih menyisakan kemiskinan yang struktural, atau orang-orang yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan. Ini yang harus segera dibantu," katanya.

Bhima menambahkan, semestinya kedua capres bisa menyampaikan terobosan untuk mengurangi kemiskinan dengan langkah konkret.

"Mendorong lapangan kerja di desa, memanfaatkan dana desa misalnya. Kalau dua-duanya hanya bicara soal bansos, tidak ada yang menarik."