Empat Wilayah Berebut Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku mengundang keempat kepala daerah tersebut untuk memberikan masukan sebagai daerah yang masuk kriteria lokasi pemindahan ibu kota. Dia menandaskan, kerja sama dengan pemda sangat penting, termasuk untuk mendapatkan informasi mengenai daerah sebagai sumber kajian dalam rencana pemindahan ibu kota.

"Mencari lokasi ideal yang terbaik bukan persaingan antardaerah," ujar Bambang saat diskusi media mengenai perencanaan pemindahan ibu kota.

Dia memaparkan sejumlah syarat yang dibutuhkan untuk ibu kota baru. Syarat dimaksud antara lain lokasi yang strategis secara geografis, dalam hal ini letaknya berada di tengah Indonesia; minim pembebasan lahan, dan lokasi baru harus bebas dari bencana.

"Tersedia sumber daya air yang cukup. Ini sangat penting, dan kami juga ingin menciptakan efisiensi. Wilayah ibu kota baru ini dekat dengan wilayah yang existing secara ekonomi. Tidak usah membangun bandara baru dan akses jalannya relatif sudah tersedia," jelas Bambang.

Selanjutnya lokasi ibu kota baru perlu dekat dengan laut karena Indonesia negara maritim; tingkat konflik sosialnya minim, serta dekat dengan kota yang sudah berfungsi sebelumnya untuk meminimalkan pembangunan infrastruktur.

"Ibu kota nanti punya konsep smart, green, and beautiful city atau kota yang pintar, hijau, dan indah. Kota dengan konsep seperti itu bakal meningkatkan daya saing ibu kota secara regional ataupun internasional," tuturnya.

Selain lokasi, Bambang juga menekankan pentingnya dukungan politik, termasuk dukungan DPR. Dia menyebut pemindahan ibu kota membutuhkan persetujuan undang-undang (UU), dalam hal ini UU Daerah Khusus Ibu Kota.

"UU dibutuhkan untuk memastikan proyek pemindahan ibu kota dapat berjalan meski berganti pemerintahan. Penyusunan UU dibutuhkan kajian yang mendalam," papar Bambang.