MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, pada Sabtu malam ini bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Salah satu agenda pertemuan mereka membahas gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sudah diajukan BPN Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Alhamdulillah silaturahmi ini berlangsung hangat dan kita bertukar pikiran tentang perkembangan terakhir, khususnya saya memberikan 'update' proses sidang di MK dan juga masalah perekonomian negeri yang sekarang dalam keadaan belum baik," kata Sandiaga di kediaman Zulkifli Hasan, kawasan Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019), seperti dikutip dari Antaranews.
(Baca juga: Tim Hukum Prabowo Klaim Ada 30 Orang Bersedia Jadi Saksi di MK)
Sandiaga menilai proses di MK dan proses-proses politik harus mampu menghadirkan kepastian dalam dunia usaha, sehingga investasi kembali masuk, lapangan kerja terbuka, dan perang dagang Amerika Serikat-China jangan sampai berdampak pada harga kebutuhan pokok masyarakat.
Lalu terkait sidang di MK, Sandiaga bersyukur prosesnya berlangsung lancar. Ia pun berharap sidang tersebut membawa kebaikan dalam sistem demokrasi Indonesia.
"Menurut kami yang menjadi ikhtiar dari saya dan Pak Prabowo adalah mengaspirasikan apa yang disampaikan masyarakat. Ini bukan masalah Prabowo-Sandi kalah atau menang, tapi ini adalah perbaikan dan bagaimana kita memperkuat institusi demokrasi kita," ujarnya.
Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan silaturahmi dengan Sandiaga baru bisa dilaksanakan hari ini karena dirinya sibuk mengurusi rekapitulasi suara PAN di daerah pemilihan (dapil).
(Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandi Berharap LPSK Terobos UU soal Perlindungan Saksi)
Ia menuturkan, silaturahmi yang terjadi malam ini adalah langkah yang baik ke depannya, namun Zulhas enggan membahas isi pertemuannya dengan Sandiaga tersebut.
"Jadi baru pada kesempatan ini silaturahmi ini berhasil dan mudah-mudahan bisa membuat kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia," kata Zulhas.
Dia mengatakan sikap politik PAN menunggu hasil sidang sengketa PHPU di MK yang baru dimulai pada Jumat 14 Juni 2019. Ia meyakini sidang akan menghasilkan keputusan yang bisa diterima dengan baik serta dihormati.
Menurut Zulhas, ke depannya tidak perlu ada penyebutan "kampret" ataupun "cebong" di masyarakat karena Pemilu 2019 telah usai dan saat ini yang terjadi harus pertemanan yang kuat antar-anak bangsa.
(Hantoro)