Isak Tangis Warnai Peringatan "Kudatuli" di DPP PDIP

JAKARTA - Tepat 23 tahun lalu, terjadi pergolakan massa di Jalan Diponegoro, Jakarta yang terkenal dengan sebutan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau yang biasa disingkat Kudatuli atau peristiwa "Sabtu Kelabu".

Peristiwa 27 Juli 1996, disebut sebagai Peristiwa Kudatuli adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.

Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Memperingati peristiwa bersejarah itu, Forum Nasional 27 Juli 1996 (Fornas) melakukan aksi damai di kantor DPP PDI Perjuangan jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Komnas HAM Siap Buka Kembali Kasus Kudatuli

Dalam aksi yang diikuti oleh ratusan massa fornas ini dilakukan dengan membawa bunga sebagai bentuk ikut bela sungkawa terhadap peristiwa 27 Juli 1996. Mereka juga melakukan tabur bunga di depan jalan diponegoro dan kantor DPP PDIP. Acara kemudian diakhiri dengan doa bersama di lantai basement. Isak tangis pun pecah dalam peringatan tersebut.

Fornas 96 memberi dukungan penuntasan peristiwa 27 Juli 1996 dan meminta Megawati Soekarnoputri untuk tetap mengendalikan partai "Moncong Putih" tersebut.

Pembina Fornas, Fachruddin mengatakan, Presiden Jokowi juga harus memberikan perhatian serius terhadap penuntasan peristiwa 27 Juli 1996.

"Harusnya Presiden berkonsultasi dengan partai pendukung pemerintah untuk penyelesaian kasus 27 Juli, yang hingga kini belum selesai," tegasnya dalam orasi di depan kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Sementara itu menyikapi Kongres ke V PDIP, Fachruddin mengatakan, Kongres ke V PDI Perjuangan pada 8 hingga 10 Agustus 2019 harus menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI Perjuangan periode 2019-2024.

"Ibu Megawati merupakan tokoh reformasi bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang telah dilalui, dilakukan dan diperjuangkan terhadap bangsa dan negara Indonesia sehingga terciptanya reformasi dan lahirnya demokrasi di Indonesia,"

Menurutnya, Megawati adalah tokoh utama reformasi. Pihaknya juga minta kepada DPP PDI Perjuangan untuk mengedepankan azas gotong-royong karena selama ini diakui, sudah mulai ditinggalkan.

Sementara itu fungsionaris PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang ikut hadir dalam peringatan peristiwa 27 juli dan aksi damai, menerima pernyataan sikap yang disampaikan oleh Fornas 96. Kemudian memimpin aksi tabur bunga dan doa bersama di kantor DPP PDI Perjuangan.

(Khafid Mardiyansyah)