Walhi Telusuri Rencana Pemprov DKI Gelar Upacara HUT RI di Pantai Reklamasi, Ini Hasilnya

JAKARTA - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Tubagus Achmad Sholeh menanggapi soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana menggelar upacara kemerdekaan RI di pantai reklamasi.

Rencana itu dilakukan Pemprov DKI untuk kabarnya mencitrakan bahwa pantai tersebut bisa diakses oleh seluruh publik.

"Harusnya sikap itu disampaikan ke korporasi karena selama ini kan korporasi yang membatasi ruang warga," kata Tubagus di Kantor Walhi, Mampamg, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).

Tubagus mengklaim, belum lama ini salah seorang anggota Walhi berkunjung ke salah satu pantai D hasil reklamasi tersebut dan menemukan plang yang berbunyi pelarangan untuk masuk kekawasan tersebut.

"Anggota kita dari Walhi Jakarta datang sebulan lalu itu ada plang dilarang masuk di pulau D, bukan di tengah-tengah ya untuk lebih ke belakang ke depan itu dilarang masuk," ungkapnya.

Baca Juga: Upacara HUT RI di Pulau Reklamasi, Anies Diminta Pertimbangkan 2 Hal Ini

Walhi pun mempertanyakan pulau mana yang dimaksud bebas untuk publik tersebut sebab menurutnya semua yang ada di tanah reklamasi dikuasai oleh pebisnis.

"Faktanya pulau D itu dikuasai oleh kepentingan bisnis kita belum tahu," terangnya.

Tubagus menegaskan keoada Anies agar menghentikan seluruh aktifitas yang ada di reklamasi dan dilanjutkan dengan melakukan audit terhadap lingkungan.

"Kita juga meminta pemerintah untuk menghapus 13 pulau reklamasi yang dicabut itu dihapus dari peta Jakarta.

"Itu posisi kita hari ini karena jika posisi itu masih ada di peta Jakarta ini akan menjadi rekomendasi kebijakan terutama RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam proses pembangunan, nah kita meminta 13 pulau itu supaya tidak ada," ungkapnya.

(Edi Hidayat)