JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan penentuan kursi menteri menjadi hak preorogatif Joko Widodo sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024.
Hal tersebut disampaikan Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay terkait bocoran Kabinet Kerja Jilid II yang terdiri dari 45 persen dari kalangan parpol dan 55 persen dari kalangan professional.
“Soal bocoran Kabinet, begini itu hak preogratif presdien semua harus hormati itu jangan sampai ada nasarsi selalu mencoba masuk wilayah ke hak perogratif itu,” kata Saleh kepada Okezone, Kamis (15/8/2019).
Namun, Saleh menyarankan di periode kedua ini Jokowi harus lebih cermat dan teliti dalam menunjuk kader-kader partai dan para professional yang aka mengisi jabatan di kabinetnya, sebab di periode terkahir Jokowi harus meninggalkan sejarah yang baik melalui kinerja para anak buahnya.
“Presiden ini periode kedua, kita berharap beliau bisa membuktikan sebagai abdi negara yang betul-betul meninggalkan sejarah baik untuk bangsa ini. Untuk itu dia bener-bener memilih siapa-siapa diangkat pembantu beliau,” ucapnya.
Saat ditanya apakah ada peluang kader PAN untuk mengisi di kabinet Kerja Jilid II, Saleh mengaku hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait hal tersebut.