Soal Penyebab Kerusuhan di Papua, Ini Kata BPIP

SOLO - Terkait masalah Mahasiswa Papua yang terjadi di Surabaya, Plt Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono sampaikan, pihaknya sudah mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk rekan-rekan yang ada di Papua.

Pasalnya data yang diperoleh kejadian tersebut memang ada kecenderungan problem di Papua dibawa ke problem primordial. Padahal yang dituntut dia adalah bukan aspek primordialitas tetapi dia ingin memisahkan diri dari NKRI.

Baca Juga: Kerusuhan di Manokwari, MUI Imbau Masyarakat Tenang dan Jangan Terprovokasi 

Akan tetapi beberapa teman di beberapa daerah menyikapinya itu seolah-olah itu problem etnis. Tentunya dalam penyelesaian semacam itu diperlukan dialog.

"Hal ini membuktikan bahwa ideologi termasuk ideologi Pancasila itu tidak bisa dipaksakan secara fisik," jelas Hariyono di kampus UNS, Solo, Senin (19/8/2019).

 

Karena Pancasila digali dari bumi Indonesia dan Indonesia dibangun dalam ruang-ruang dialog maka Pancasila juga harus dipromosikan dengan baik. Teman-teman di Papua juga kita ajak duduk bersama tentang konteks ke-Indonesiaan. Karena ada kesalahpahaman seolah-olah Papua sejak awal itu terpisah dari Indonesia.

"Ini yang menjadikan distorsi pemahaman ke-Indonesiaan. Karena kalau kita lihat justru saudara kita dari suku Melanesia orang kulit hitam rambut keriting itu adalah penduduk pertama yang datang di nusantara," paparnya.

Dari beberapa situs itu terbukti bahasa-bahasa menurut teman dari pusat pembinaan bahasa juga menunjukkan bahwa kata bahasa Papua itu tidak hanya di Papua tetapi juga ada di tempat-tempat yang ada di Jawa, Sulawesi maupun Sumatera.

Bahkan di Goa Harimau yang ada di Sumatera Selatan itu menunjukkan bahwa orang-orang Melanesia, orang kulit hitam rambut keriting itu lebih dulu ada sebelum ada orang Mongoloid.

"Hal ini yang perlu kami jelaskan. Kemudian ketika agama Kristen disebarkan ke Papua, itu yang memfasilitasi adalah Raja Ternate yang beragama Islam. Artinya suku Papua adalah bagian dari kerajaan Ternate," lanjut Hariyono.

Sementara wacana yang berkembang saat ini seolah-olah Papua hanya dilihat dengan mulai dari Pepera ( penentuan pendapat rakyat) di tahun 1960-an. Aspek kebelakangnya tidak bisa dilihat. Padahal jika dilihat saudara suku Melanesia yang tinggal di Indonesia itu jumlahnya terbesar di seluruh dunia.

"Karena data yang kami miliki sekarang ini saudara kita orang Melanesia itu jumlahnya sekitar 25 juta. Dan yang 14 juta itu tinggal di Indonesia yaitu Papua dan NTT, dan sebagian di NTB," imbuhnya.

Karenanya perlu semacam diskusi bersama sehingga problem ketidakadilan, persepsi bagaimana yang muncul ini harus dijernihkan bersama. Jangan sampai ada di disorsi bahwa masyarakat yang ada di Papua itu merasa di marjinalisasikan.

"Ini memang tantangan pada kita bahwa Pancasila bukan ideologi yang memberikan ruang bagi orang yang dendam, tapi Pancasila memberikan ruang bagi kita bahwa Indonesia bukan untuk orang Jawa saja, bukan hanya untuk orang Sumatera saja tetapi juga bukan untuk orang Papua saja. Indonesia adalah untuk kita semua," tandasnya.

Baca Juga: Demo Papua Meluas, Kericuhan Sempat Terjadi di Bandara dan Lapas Sorong

Dan proses integrasi pikiran dan sikap inilah lanjut Hariyono yang harus diakui itu belum maksimal di masyarakat. Untuk itulah salah satu tugas BPIP adalah bagaimana Pancasila itu bisa menjadi lagu hidup. Sehingga di beberapa tempat juga temukan saudara dari daerah NTT atau bahkan sebagian Papua untuk cari kost saja juga susah.

"Memang itulah yang diperlukan yakni sebuah dialog bahwa perilaku yang dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan itu tidak bisa langsung adaptasi sesaat. Diperlukan dialog-dialog bahwa perjumpaan budaya itu yang justru akan membawa kita semua akan lebih baik," pungkasnya.

(Fiddy Anggriawan )