Untung Rugi jika Bekasi Masuk Provinsi DKI Jakarta

Perlu Kajian Menyeluruh

Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro, menuturkan bahwa wacana bergabungnya Bekasi ke DKI masih perlu pengkajian secara matang dan menyeluruh, agar tak hanya sebatas wacana belaka.

"Jadi bukan semata pepesan kosong yang sekedar melupakan masalah hari ini. Tapi perlu digagas secara cerdas, dikaji secara matang dan mengomunikasikan dengan berbagai pihak," paparnya.

Rasa Penasaran Warga Bekasi

Sementara itu, sejumlah pertanyaan datang dari masyarakat Kota Bekasi, yang merasa heran dengan sikap Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, yang disibukkan dengan wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI. Warga merasa Walikota sedang membuat framing dan tak lagi fokus terhadap hal-hal yang menjadi tugasnya akhir-akhir ini.

"Ini Walikota Bekasi sibuk betul ngurusin framing opini gabung ke Jakarta. Sementara kami warga beliau sedang berjuang melawan kesewenangan kapitalisme," kata Ikhsan, warga Villa 200 Margajaya, Bekasi Selatan.

Hal serupa dilontarkan Fatimah, warga Margahayu, Bekasi Timur, yang menilai Pemkot Bekasi terlalu gembar-gembor dengan wacana penggabungan, sedangkan pihak Pemprov DKI belum mengeluarkan statement apapun.

"Kok kenapa jadi kaya orang kegeeran gitu. Fokus saja sih ngurus Kota Bekasi. Disini pun masih banyak persoalan yang lebih mendesak buat diselesaikan," celetuknya.

Sekedar diketahui, sejumlah pihak menuding wacana penggabungan Kota Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta, hanya untuk mengalihkan isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Walikota Bekasi. Pasalnya, wacana ini menyeruak setelah adanya kasus yang membelit Syahrizal alias Rizal. Rizal yang kini ditahan dan menjadi terdakwa, pada akun Facebook-nya (Tuah Abadi) diduga telah menghina Walikota Bekasi, Rahmat Effendi terkait dugaan ijazah palsu, serta Kapolri Tito Karnavian.

Dari rentetan sidang yang digelar, kuasa hukum terdakwa menilai terdapat sejumlah kejanggalan, yang mana salah satunya majelis hakim langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, tanpa menunggu kesaksian dari pihak terdakwa yang batal didatangkan kuasa hukum. Sementara Walikota Bekasi sendiri tak kunjung memenuhi panggilan sidang untuk diminta menjadi saksi pada kasus ini.

Sebelumnya, beberapa kalangan menilai penggabungan Kota Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta belum relevan dan memerlukan banyak kajian. Salah satu yang menyuarakan masalah ini adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menyebut lebih ideal ide pemekaran wilayah kota/kabupaten, ketimbang satu kota bergabung ke provinsi lain. (kha)

(Salman Mardira)