Pemerintah Diminta Hati-Hati Tangani Papua, tapi Tak Boleh Terlihat Lemah

Permasalahan-permasalahan terkait rasa ketidakadilan, ketertinggalan, dan lainnya yang dianggap berbeda dengan provinsi lain di Indonesia harus diatasi dengan berbagai percepatan. Pembangunan Papua yang cukup besar dalam lima tahun terakhir harus terus dilanjutkan dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat lebih besar.

"Partisipasi ini penting agar masyarakat yang terlibat dalam pembangunan akan menjadi komunikator bagi masyarakat lainnya," kata alumnus S2 Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia itu.

Bagi masyarakat luas, yang dapat dilakukan saat ini adalah mempercayakan penanganan Papua kepada pemerintah. Masyarakat tidak perlu menyebarkan informasi-informasi yang tidak perlu apalagi yang bersifat provokatif. Jika terpaksa tidak bisa menahan diri untuk aktif di sosial media maka sebarkan dan kabarkan konten-konten positif yang membangkitkan persatuan dan kesatuan serta cinta NKRI.

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah bagian dari NKRI yang sudah final. Upaya-upaya untuk menganggu dan memprovokasi terjadinya rusuh di Papua perlu ditangani dengan hati-hati dan tegas jika sudah menyangkut kedaulatan negara.

"Penanganan Papua oleh pemerintah diyakini dapat berjalan dengan baik, terutama jika tidak diganggu oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai motif pribadi atau kelompok. Penanganan Papua akan berjalan dengan baik jika tetap berorientasi kepada keutuhan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," katanya.

(Arief Setyadi )