Pemerintah Diminta Hati-Hati Tangani Papua, tapi Tak Boleh Terlihat Lemah

Solusi supaya masalah ini tidak terjadi lagi adalah dengan meningkatkan peran intelijen agar mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini ancaman negara. Jika perlu revitalisasi peran intelijen dapat dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi sekaligus bentuk ancaman yang asimetris.

Stanislaus Riyanta menambahkan, salah satu ancaman cukup serius yang perlu dideteksi dan dicegah sejak dini adalah campur aduknya kepentingan kelompok separatis di Papua dengan kelompok radikal ideologi, yang mempunyai kepentingan sama untuk melawan NKRI. Saat ini, sudah nampak adanya provokasi dari kelompok radikal ideologis kepada aparat keamanan untuk represif terhadap kelompok anti NKRI di Papua.

Kelompok radikal ideologis sengaja ingin membenturkan aparat keamanan dengan anti-NKRI, diduga untuk mendorong terjadinya konflik di Papua sehingga membuka peluang bagi kelompok radikal ideologis untuk menunjukkan eksistensinya.

"Pemerintah perlu hati-hati dalam menangani kasus Papua, namun pemerintah juga tidak boleh terlihat lemah terutama jika sudah menyangkut kedaulatan negara. Unjuk rasa yang menggunakan simbol-simbol bertentangan dengan kedaulatan negara harus dicegah dan harus ditindak tegas," tuturnya.

Maraknya provokasi dan hoaks yang beredar masyarakat tidak cukup di atas dengan mengentikan layanan internet. Pembatasan layanan internet harus diimbangi dengan penyebaran informasi secara masif dari pemerintah sebagai sumber resmi. Penyebaran informasi ini sekaligus sebagai kontra propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak anti-pemerintah.

Penguatan masyarakat yang pro NKRI harus dilakukan. Perkiraan saat ini jumlah masyarakat yang anti-NKRI relatif sedikit namun karena suaranya vokal dan bisa memainkan isu sebagai bahan propaganda maka mereka menjadi dominan, dan cenderung akan menciptakan daya tarik bagi masyarakat yang moderat. Harus ada dorongan bagi masyarakat pro NKRI untuk berani bersikap dan menjadi arus utama dalam sikap masyarakat terhadap pemerintah.