Uji Coba Perluasan Ganjil-Genap Dinilai Berdampak Positif terhadap Lingkungan dan Lalu Lintas

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, mengatakan hasil uji coba perluasan ganjil-genap di 25 ruas jalan ibu kota menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara serta kondisi lalu lintas kendaraan di Jakarta.

Selama uji coba ganjil-genap tersebut, Syafrin mengatakan, terjadi peningkatan kecepatan kendaraan dalam berlalu lintas, dari 25 km per jam menjadi 28,03 km per jam atau meningkat 9,8 persen.

Waktu tempuh berkendara juga meningkat saat uji coba perluasan ganjil-genap. Sebelum uji coba ini, waktu tempuh berkendara sekitar 16,92 menit. Selama uji coba meningkat menjadi 14,91 atau terjadi peningkatan sekitar 12 persen.

"Terjadi juga penurunan volume lalin (lalu lintas-red) karena memang kita batasi. Volume lalin turun 18,85 persen selama masa uji coba karena ganjil-genap. Ini memang masih kecil, kita harapkan terjadi turun 40 persen," kata Syafrin saat menghadiri “Talk Show Sosialisasi Ganjil Genap di Wilayah Jakarta untuk Mendukung Jakarta Bebas Polusi” di UI Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Selain itu, dari aspek lingkungan, lanjut Syafrin, terjadi penurunan polutan. Berdasarkan sampel yang diambil di dua lokasi, yaitu Bundaran HI dan Kelapa Gading, terdapat penurunan polutan sekitar 9 persen.

"Hasil yang kami ukur di HI turun semula parameter PM 2,5 itu 73 mikrogram tapi setelah diimplementasikan ganjil-genap menjadi 55,5 mikrogram, artinya masuk dalam kategori baik. Begitu juga di stasioner Kelapa Gading turun sekitar 9 persen," tuturnya.

Untuk itu, tambah Syafrin, berdasarkan hasil evaluasi uji coba tersebut, pihaknya akan meneruskan kebijakan ganjil-genap.

"Dengan penurunan ini ditinjau dari aspek kinerja lingkungan dan lalu lintas, pelaksanaan uji coba kita cukup positif dan akan kita lanjutkan," ujarnya.

Baca Juga : Taksi Online Tak Bisa Dipasang Stiker Khusus untuk Bebas Ganjil-Genap

Sekadar diketahui, perluasan ganjil-genap mulai diuji coba sejak 7 Agustus 2019 hingga 6 September 2019. Nantinya, kebijakan itu akan efektif berlaku mulai 9 September 2019.

Baca Juga : Atasi Kemacetan, Fraksi Nasdem Minta Pemprov DKI Segera Terapkan ERP

(Erha Aprili Ramadhoni)