Pembangunan Bandara Bali Utara Jangan Sampai Merusak Situs Budaya

SINGARAJA – Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dinilai tidak menghormati hak-hak pemilik lahan yang ada di kawasan yang kemungkinan akan dibangun di wilayah Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Warga Desa Kubutambahan, Wijanaka yang lahannya bersebelahan dengan lahan Desa Adat Kubutambahan khawatir masyarakat dapat terkena dampak proyek tersebut.

“Jika rencana itu terealisasi, maka lahannya pasti terkena dampak. Celakanya sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang menghubungi. Mereka hanya konsentrasi di lahan milik desa adat yang 370 hektare itu. Apa mereka pikir kami ini akan menerima begitu saja pembangunan bandara ini," kata dia, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Desa Adat Tolak Peralihan Status Lahan Lokasi Pembangunan Bandara Bali Utara

Ia menjelaskan, pembangunan bandara di darat akan menimbulkan banyak konflik. Sebab, banyak lahan subur yang akan dikorbankan. Termasuk masyarakat lokal yang rawan terkena penggusuran.

"Saya pikir masyarakat akan berpikir 100 kali menyerahkan tanah begitu saja kepada pihak konsersium, kalau toh itu nanti dilakukan lewat pengadilan, masyarakat pasti akan melawan," tuturnya.

Baca juga: DPRD Dorong Pembangunan Bandara Bali Utara Dilakukan di Atas Laut

Terkait pihak konsorsium yang belum lama ini melakukan pengukuran tanah di lahan tersebut, ia dan warga sekitar mengaku sama sekali tidak mengetahuinya. "Mereka mengaku sama sekali tidak dihubungi lebih dulu, karena itu warga ada yang mengusir petugas ukur yang ditejunkan pihak konsorsium”, kata dia.

Sementara itu, Ketua LPM Yeh Sanih, Made Suwindra menyebut bila pembangunan bandara di darat dipaksakan maka akan menimbulkan kegaduhan di Desa Kubutambahan dan sekitarnya. Sebab, hampir 80 persen krama Desa Adat Kubutambahan tidak setuju pembangunan bandara di darat.