Pembangunan Bandara Bali Utara Jangan Sampai Merusak Situs Budaya

Untuk menghindari terjadinya kegaduhan ini, Suwindra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengatasi masalah ini. "Dari dulu pemerintah berjanji mengeluarkan penlok, kenyataannya sampai sekarang tidak ada apa-apa. Kami di Desa Yeh Sanih dan Kubutambahan menolak pembangunan bandara di darat," ujar Suwindra.

"Pembangunan bandara di darat akan banyak mengorbankan fasilitas umum seperti pura, situs-situs, dan akan terjadi bedol desa, ada ratusan warga yang akan tergusur," tutupnya.

Seperti diwartakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Kamis 5 September 2019 lalu menerjunkan tim ke lokasi pembangunan bandara. Mereka mencocokkan tiga titik koordinat yang sudah dikaji oleh konsorsium.

Sebelum tim melakukan tugasnya, mereka melakukan pertemuan teknis di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Buleleng. Pertemuan ini dihadiri ketua tim, Feby Oky Wahyudi didampingi Kepala Dishub Gede Gunawan Adnyana Putra.

Sementara itu, Kadishub Buleleng menyebutkan bahwa sesuai perintah bupati, dirinya ditugaskan mendampingi tim evaluasi yang diutus Kemenhub. “Sekarang tinggal menunggu hasil dan selama kami mendampingi tidak ada masalah, dan mudah-mudahan secepatnya penlok bandara terbit,” katanya, seperti dilansir dari laman Balipost.

(Rizka Diputra)