JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) untuk memprioritaskan penataan taxiway Bandara Halim Perdanakusuma. Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan kelancaran operasional penerbangan sekaligus menekan biaya yang ditanggung maskapai.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Ditjen Perhubungan Udara di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Sudjatmiko menilai persoalan infrastruktur sisi udara Bandara Halim perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Keberadaan crossing taxiway menuju runway masih menjadi salah satu hambatan bagi kelancaran pergerakan pesawat. Kondisi itu membuat proses lepas landas maupun pendaratan harus menunggu lebih lama sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi avtur dan biaya operasional maskapai.
“Persoalan ini perlu segera mendapat perhatian. Penataan taxiway bukan hanya untuk memperlancar arus pesawat, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya penerbangan,” katanya.
Peningkatan efisiensi di sektor penerbangan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda mengingat tingginya mobilitas masyarakat. Karena itu, pemerintah didorong menghadirkan layanan transportasi udara yang lebih cepat, tepat waktu, aman, dan efisien.