JAKARTA - Upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi harus terus mendapat dukungan dari semua pihak di Indonesia. Polemik yang belakangan mencuat terkait revisi Undang-Undang KPK harus menjadi dorongan untuk sama-sama memperkuat lembaga antirasuah itu.
Koordinator Tim Pengacara Muda KNPI, Tegar Putuhena, mengatakan pihaknya secara tegas terus mendukung semua upaya pemberantasan korupsi, termasuk usaha menguatkan dan menyempurnakan kinerja KPK.
“Bagi kami bukan lagi soal direvisi atau tidak direvisi Undang-Undang tentang KPK, yang lebih penting adalah KPK bersih dan kuat. Bersih dari kepentingan oknum, bersih dari paham yang bertentangan dengan NKRI,” kata Tegar, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).
Tegar mengatakan, pihaknya juga selalu mendorong agar KPK menjadi teladan dalam transparansi serta good corporate governance. Terlebih KPK sendiri mendapat predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan KPK pada 2018.
“Pemberantasan korupsi harus sesuai yang kita cita-citakan pada KPK sebagai anak kandung reformasi. Publik pasti bertanya, bagaimana lembaga antikorupsi sekelas KPK justru lalai dalam tata kelola keuangannya?” paparnya.
Tegar menambahkan, KPK juga harus mengklarifikasi dugaan penggelembungan anggaran pembangunan gedung baru KPK. Hal itu nampak dari temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017.