Masalah Papua Kompleks, KontraS: Operasi Militer Hanya Perkeruh Keadaan

Hussein berujar, fakta-fakta historis semestinya menjadi pembelajaran bahwa cara-cara eksesif dan koersif melalui pendekatan kekerasan dalam menangani Papua tidak menyelesaikan masalah, dan justru memunculkan masalah baru.

"Pemerintah perlu segera melakukan deeskalasi kekerasan di Papua untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun demikian, upaya tersebut jangan sampai mengabaikan apalagi menafikkan pemicu dan akar masalahnya yakni konflik Papua itu sendiri. Berbagai upaya yang dilakukan selama ini masih simbolis dan belum menyentuh akar permasalahan konflik Papua," tegasnya.

Ia kemudian menyitir hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai empat sumber konflik di Papua. Pertama adalah sejarah integrasi, status dan integritas politik. Kedua ialah kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Ketiga yakni kegagalan pembangunan. Dan keempat ialah marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus.

"Karena itu Imparsial menilai, de-eskalasi kondisi keamanan di Papua perlu dibarengi upaya lainnya yang menyentuh penyelesaian akar konflik Papua," kata Hussein.

"Imparsial mendesak penegasan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mengedepankan pendekatan damai dan bermartabat guna menyelesaikan konflik Papua harus diwujudkan melalui jalan dialog. Masalah papua yang demikian kompleksnya, merupakan masalah besar bangsa yang menuntut kepemimpinan politik di tingkat nasional untuk tampil memimpin penyelesaian konflik Papua," tandasnya.

(Rizka Diputra)