Aksi Mahasiswa Tak Akan Pengaruhi Keamanan Pelantikan DPR & Presiden Terpilih

JAKARTA - Menteri Kordinator Bidan Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto meyebutkan bahwa pihaknya akan menjamin keamanan jelang pelantikan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden terpilih.

Meskipun dalam waktu belakangan ini, banyak terdapat aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak, salah satunya adalah mahasiswa yang beberapa hari melakukan itu di depan Gedung DPR RI.

“Kita insya Allah akan terus menjaga agar situasi aman, tentram dan damai. Rakyat kan sudah setuju dan mengakui. Maka kita harus konsisten untuk mengamankan itu,” ujar Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Baca Juga: Ini Pasal-Pasal Kontroversial RKUHP yang Menuai Polemik di Masyarakat

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan bahwa jaminan keamanan untuk pelantikan nanti akan dilakukan dalam segala bentuk upaya agar pesta demokrasi yang sudah dilewatkan oleh rakyat Indonesia berakhir dengan suka cita.

Oleh sebab itu, ia berharap juga kepada seluruh masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga proses pelantikan DPR maupun Presiden yang rencananya akan dilaksanakan pada Oktober mendatang.

"Kewajiban kita semua sekarang untuk menjaga agar proses ini sampai ujung dipelantikan kedua lembaga ini, lembaga DPR dan Kepresidenan. Sehingga sebenarnya ini tugas kita bersama," ungkapnya.

"Karena itulah marwah daripada demokrasi Indonesia. Kalau kita berhasil untuk mengamankan itu semua, melancarkan itu semua, mengesahkan itu semua, maka demokrasi kita akan mendapatkan penilaian yang tinggi," lanjut Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga mengimbau agar masyarakat ataupun mahasiswa yang turun demonstrasi saat ini agar tidak terpancing provokasi dari oknum-oknum yang dirasa akan membuat situasi kian memanas.

"Pemilihan secara fair sudah berlangsung. Bahkan sudah diputuskan oleh MK yang merupakan lembaga hukum tertinggi secara final dan mengikat. Maka saya kira kita harus singkirkan pikiran-pikiran kita untuk menggangu atau mengacau proses pelantikan sebagai puncak proses demokrasi di Indonesia,” tutupnya. (edi)

(Amril Amarullah (Okezone))