Wiranto: Menggagalkan Pelantikan DPR Berarti Melawan Konstitusi

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto mengatakan pelantikan anggota DPD/DPR RI merupakan amanat konstitusi setelah yang bersangkutan menjalani proses pemilihan legislatif (pileg). Karena itu, apabila ada kelompok yang hendak menggagalkan pelantikan dewan, maka sama saja melawan konstitusi.

Diketahui pelantikan anggota DPR/MPR rencanannya akan digelar pada Selasa (1/10/2019) dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (20/10/2019).

"Tidak boleh ada seorang, kelompok, atau pihak-pihak mana pun yang mencoba untuk mengagalkan itu. Karena penggagalan ini berarti melawan konstitusi," kata Wiranto saat membuka rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

Wiranto memastikan aparat keamanan akan melakukan langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan para wakil rakyat dapat berjalan sebagaimana mestinya. "Kita tidak ingin mempertaruhkan eksistensi negara terancam oleh gerakan yang radikal, yang anarkis, dan inkonstitusional," imbuhnya.

Baca Juga: Anies Tempatkan Satpol PP di Ambulans Antisipasi Demo Ricuh

Wiranto ingin tidak ada lagi suara-suara sumbang yang menyebutkan negara tidak hadir. Menurutnya pemerintah sangat peduli terhadap persoalan yang tengah mendera bangsa saat ini. Sejurus dengan itu, Wiranto juga mengajak segenap elemen masyarakat untuk menolak ajakan yang melawan konstitusi.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk memahami masalah ini karena adik-adik mahasiswa, pelajar, buruh tani, karyawan, tukang ojek, paramedis, masyarakat agamis, untuk bersama-sama menolak dan tidak terpengaruh oleh ajakan untuk melawan konstitusi," jelasnya.

"Kemudian kita juga mengharapkan hasil rapat ini agar masyarakat tetap tenang, percayakan aparat keamanan dapat mengatasi hal-gal yqng kita anggap sebagai gerakan anarkis yang mengancam kedaulatan kita sebagai negara," sambung Wiranto.

Dalam rapat koordinasi hari ini, turut hadir Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

(Edi Hidayat)