Mengungkap Peran Benny Wenda di Balik Tragedi Wamena

KONFLIK sepertinya masih enggan menjauh dari Tanah Papua. Ya, setelah sempat terjadi kerusuhan akibat isu rasisme beberapa waktu lalu, gejolak sosial kembali melanda masyarakat Bumi Cenderawasih.

Sebanyak 33 jiwa melayang pasca-insiden demo anarkis yang berlangsung pada Senin 23 September 2019. Sedangkan ribuan orang mengungsi di Jayawijaya maupun di Jayapura.

Tragedi kemanusiaan di Wamena sontak menyita perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyampaikan duka mendalamnya atas terenggutnya 33 nyawa akibat kerusuhan itu. Dirinya menyebut bahwa kerusuhan yang teradi di Wamena bukan karena konflik etnis.

"33 orang telah meninggal di sana tapi yang perlu saya sampaikan bahwa aparat keamanan telah bekerja keras untuk melindungi semua warga jadi jangan ada yang menggeser-geser menjadi seperti sebuah konflik etnis itu bukan," ucap Kepala Negara.

Jokowi bahkan berani memastikan jika kerusuhan di Wamena didalangi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sengaja turun gunung dari tempat persembunyian mereka. KKB lanjut Jokowi, nekat melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah warga di Wamena.

"Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas di gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran-pembakaran rumah warga," lanjutnya.

Sedikitnya 4.656 orang mengungsi imbas dari kerusuhan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Mereka mengungsi ke luar Jayawijaya karena khawatir keselamatannya terancam. Sebanyak 880 orang di antaranya mengungsi di sejumlah posko pengungsian di Jayapura, namun ada yang masih bertahan di Wamena.

"Tercatat di kami di sini bahwa Danlanud sudah mendata total yang turun ada 4.656 orang. Itu yang sudah turun dari berbagai daerah di sekeliling Jayawijaya," ucap Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw kepada wartawan usai menyerahkan bantuan di posko pengungsian Kompleks Batalion Infanteri Raider 751/Vira Jaya Sakti, Sentani, Jayapura, Papua, Selasa 1 Oktober 2019.

Beberapa di antara warga yang mengungsi, kata dia, sudah meninggalkan posko untuk kembali ke rumah saudara atau paguyubannya.

"Jadi yang terdaftar dari enam posko yang ada di sini 751, tadi Lanud (Silas Papare Sentani), Rindam, termasuk di beberapa tempat ibadah masjid, itu terdata ada 880 orang," ujar mantan Kapolda Sumatera Utara ini.

Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Polisi akhirnya menetapkan lima orang tersangka yang diduga terlibat dalam tragedi kerusuhan di Wamena, Papua. Namun, kelima pelaku itu bukan merupakan warga asli Wamena.

"Dari hasil pemeriksaan lima tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polres Wamena, pelakunya sebagian besar bukan pelaku dari Wamena sendiri tapi juga berbaur dgn pelaku luar Wamena," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di kantornya, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).

Meski begitu, polisi belum mengungkap identitas dari para tersangka tersebut. Selain itu, tidak dijelaskan pula mengenai peran mereka dalam kerusuhan.

Di sisi lain, Dedi memastikan, pasca-terjadinya kerusuhan, sampai saat ini, kondisi Wamena sudah dalam keadaan kondusif dan aman. Pasalnya, jajaran TNI-Polri menjamin keselamatan dari masyarakat.

"Ada jaminan dari TNI-Polri dan beberapa kepala suku, yang ada di Wamena, termasuk kepala suku lembah Baliem, mereka boleh dikatakan sangat menyesalkan peristiwa tersebut, dan mereka tidak menghendaki para kepala suku tersebut ditinggalkan oleh penduduk pendatang Papua, karena mereka sudah cukup banyak memberikan kontribusi kepada Papua khususnya di Wamena," tuturnya.

Adapun soal kondisi masyarakat yang mengungsi saat peristiwa terjadi, saat ini masih terus dilakukan pemulihan secara fisik dan psikis.

"Dengan jaminan keamanan, Insya Allah nanti para pengungsi yang sudah ditampung, ada di Polres Jayapura, ada di Kodim, kemudian di gereja, dan masjid itu nanti akan berangsur-angsur kalau kondisi psikologisnya cukup baik akan dikembalikan ke Wamena," tuntasnya.

Peran Benny Wenda

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkap fakta mengejutkan terkait kerusuhan Wamena. Menurutnya, Papua, tidak lepas dari konspirasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan tokoh separatis Benny Wenda.

Masih kata Wiranto, OPM dan Benny Wenda sengaja berkonspirasi untuk membuat kerusuhan di Bumi Cenderawasih. Tujuannya jelas, untuk memancing perhatian negara-negara asing dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

"Dari hasil kajian ini semua satu gerakan yang dimotori oleh dua kekuatan. Pertama dari kekuatan OPM yang sejak dulu ada dan belum habis, walaupun kecil jumlahnya. Tetapi menjelang sidang KTT HAM di Swiss dan di Sidang Umum PBB di New York, mereka berusaha menunjukkan eksistensi bergabung dengan kekuatan Benny Wenda yang bergerak di luar negeri," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 30 September 2019 lalu.

Mantan Panglima ABRI itu berujar bahwa OPM dan Benny Wenda ingin mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia, bahwa kerusuhan di Papua terus berlangsung tanpa perhatian dari pemerintah. Namun demikian, kata dia, upaya OPM dan Benny itu selalu gagal. Wiranto mengklaim tak ada satu negara pun yang mendukung Benny dan kelompoknya.

"Jadi, OPM dan Benny Wenda berusaha membangun suatu kerusuhan dan ekspose ke dunia luar ada kekuatan untuk memerdekakan Papua dan Papua Barat. Konspirasi inilah yang dihadapi kita semua. Syukur alhamdulillah usaha mereka gagal," terang Wiranto.

Pemerintah Siap Berdialog

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah siap membuka ruang dialog dan bertemu dengan Benny Wenda. Mantan Panglima TNI itu ingin mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di wilayah ujung timur Indonesia itu.

"Sama Benny Wenda saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 25 September 2019.

Ia mengaku siap bertemu dengan Benny, sebelum tokoh ULMWP maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab kata dia, pemerintah sangat ingin mengetahui apa yang diinginkan kelompok separatis itu. "Maunya apa sih, ayo kita bicara. Mau di mana? Ayo saya akan ikuti. Nanti baru kita beri ruang," ujar Moeldoko.

Moeldoko menerangkan, Presiden Jokowi akan menggelar pertemuan antara Gubernur Papua dan Papua Barat, pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), pimpinan DPR Papua dan Papua Barat, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat, wali kota/bupati se-Papua dan Papua Barat, hingga para tokoh masyarakat dalam waktu dekat.

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa sebelumnya memang sempat meminta Presiden Jokowi membuka ruang dialog dengan tokoh ULMWP dan KNPB.

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB," kata Ferdinando.

Dia menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan di Tanah Papua.

(Rizka Diputra)