Jokowi Dinilai Tak Punya Alasan Terbitkan Perppu KPK

Dia menambahkan, UU KPK yang sudah disetujui DPR dan pemerintah sudah berjalan cukup lama bahkan masyarakat pun telah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Di samping itu usia UU KPK sudah 17 tahun berjalan sehingga wajar saat ini perlu dilakukan revisi dalam rangka memperkuat kelembagaan dan personalia yang memimpin KPK.

Misalnya saja saat ini dalam UU KPK disebutkan bahwa KPK perlu diwasi oleh sebuah Badan Pengawas. Hal itu bertujuan agar KPK tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, adanya SP3 juga memenuhi prinsip akan hak asasi manusia.

Baca Juga : Dukung Jokowi Keluarkan Perppu KPK, Gerindra: Jangan Takut Ancaman Pemakzulan

"Jelaslah sudah Perppu tidak cukup beralasan untuk menolak revisi UU KPK. Karenanya biarkan berlaku terlebih dahulu baru kemudian direvisi melalui judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi)," tutur Salestinus.

Baca Juga : Legislative dan Judicial Review Disebut Jadi Alternatif Selain Perppu untuk UU KPK

(Erha Aprili Ramadhoni)