Arnod menerangkan, pemerintah melakukam sinkronisasi pelayanan kepada pekerja buruh oleh kementerian teknis seperti Menteri Tenaga Kerja, Menteri Industri, Menteri Perdagangan, Bappenas, BKPM dan bidang yang lain termasuk juga politik.
"Karena kondisi politik yang stabil ikut berpengaruh penting menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga wajar bila pelaku industri membutuhkan menteri yang bisa mengendalikan situasi politik dan keamanan nasional secara baik," ujar Arnod.
Ia menambahkan, perbaikan ekonomi nasional menjadi dorongan utama bagi pemerintahan baru. Sehingga, Jokowi merealisasikan keinginannya agar pertumbuhan ekonomi di atas 7%.
"Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pak Jokowi agar memilih para pembantunya yang paham visi pengembangan ekonomi ini," ujar Arnod.
(Arief Setyadi )