Baca Juga: Bupati Indramayu Supendi Terjaring OTT KPK
Tjahjo menuturkan, sebanyak 119 kepala daerah telah diproses KPK sejak lembaga antirasuah itu berdiri pada 2002 silam. Ia juga mengatakan sudah sering turun ke berbagai daerah mewanti-wanti area rawan korupsi. Namun sayang, praktik rasuah masih saja terjadi.
"Banyak. 119. Ya kalau sudah itu ya bagaimana ya. Kebijakan strategi nasional, pencegahan korupsi terus. Saya sudah turun hampir ke semua provinsi dengan KPK untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi," jelasnya.
Menteri dari PDI Perjuangan itu tidak ingin penangkapan kepala daerah oleh KPK dikaitkan dengan besarnya biaya Pilkada. Tjahjo menegaskan perilaku koruptif adalah kesalahan individu, bukan partai ataupun pemerintahannya. Karenanya, Tjahjo tidak berhenti mengingat kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi.