KPK Desak Kemensos Benahi Data Orang Miskin agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pengakurasian data-data orang miskin. Hal itu, diminta KPK agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tepat sasaran.

"Kita terutama sangat menginginkan dalam waktu cepat pemerintah bisa mempunyai data yang akurat mengenai orang miskin," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo usai ditemui Mensos, Juliari Peter Batubara di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Agus menyebut, ketidakakuratan data orang miskin dapat berdampak pada ketimpangan penyaluran bansos dari pemerintah. Contohnya, imbuh Agus, soal penyaluran gas elpiji 3 kilogram (gas melon) yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat miskin.

"Misalkan sebetulnya gas melon itu untuk orang miskin kan? Tapi gas melon itu ke mana-mana. itu subsidinya sangat besar jadinya. Kami menyebutkan angka sekitar 70 triliun menjadi subsidi itu kan sangat tidak efisien," bebernya.

Baca Juga: Mensos Temui Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi

Tak hanya soal gas elpiji 3 kilogram, menurut Agus, masih banyak ketimpangan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Diantaranya, kata Agus, soal penggunaan listrik murah, subsidi pupuk, hingga bantuan dana pendidikan.

"Listrik juga begitu, kemudian subsidi pupuk subsidi benih, kemudian juga bantuan pendidikan, bantuan BPJS kalau kita bisa mengelola data itu dengan baik data itu akurat saya pikir efisiensi anggaran kita akan sangat besar," tekannya.

Agus pun mendesak agar Mensos Juliari Peter segera mengakurasikan data-data terkait rakyat miskin. Sebab, hal itu agar penyaluran bansos dari pemerintah tidak disalahgunakan atau tidak tepat sasaran.

"Kita tadi berikan khusus terhadap Kemensos juga mengenai bantuan sosial. Bantuan sosial itu kalau lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang memang betul-betul membutuhkan‎," katanya.

(Edi Hidayat)