"Yang belum punya nik akan kita pastikan segera melalui dukcapik bahwa memastikan dia memang penduduk yang dibuktikan dengan NIK itu," ucap Muhadjir.
Langkah ini, menurut Muhadjir, sebagai upaya penyerapan dana pemerintah supaya betul - betul tepat sasaran. "Agar penggunaan dana pemerintah BPJS betul-betul terserap oleh klien yang menjadi sasaran. Kalau data abal - abal bisa meragukan bahwa itu tepat sasaran," papar mantan Mendikbud itu.
Sementara Direktur Utama (Dirut) BPJS Fahmi Idris menyatakan saat ini proses cleanshing atau pembersihan data sudah selesai dilakukan BPJS Kesehatan.
"Cleanshing sudah selesai nanti akan kordinasi dengan Kemensos (Kementerian Sosial) karena yang punya basis data itu Kemensos," tutur Fahmi.
Baca Juga: Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Polemik Kenaikan BPJS Kesehatan