Dengan adanya defisit sebanyak Rp 10 triliun, Taufik pun berharap nantinya anggota dewan mampu menyisir usulan anggaran belanja mana saja yang akan diprioritaskan, dan yang akan dihapus.
"Ada pengurangan ada penghapusan di sektor sektor yang enggak terlalu penting yang bisa dikerjain nanti. Misalnya gini renovasi kantor kelurahan yang berstandar, kita tanya masih bisa dipakai enggak, kalau bisa ya sudah ditunda tahun depan," ungkapnya.
Baca Juga : Menko Polhukam: Tak Perlu Pengamanan Khusus di Acara Reuni 212
Diberitakan sebelumnya, Saefullah menyebutkan bahwa beberapa usulan anggaran belanja yang bisa dijadikan prioritas adalah program wajib, seperti pendidikan dan kesehatan.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta awalnya mengajukan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp1,4 triliun. Kemudian, ada tambahan anggaran Rp1,16 triliun.
(Angkasa Yudhistira)