MA Pangkas Hukuman Idrus Marham, KPK Singgung Efek Jera bagi Koruptor

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Idrus Marham lebih tepat diterapkan dengan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Sebab, Idrus dianggap telah menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar untuk mengetahui perkembangan proyek tersebut melalui bekas Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

KPK menghormati vonis yang diputus oleh Hakim MA. KPK belum berencana mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Idrus Marham. Kata Febri, pihaknya masih akan mempelajari terlebih dahulu isi putusan tersebut.

"Belum ada pembahasan soal PK, kami akan pelajari nanti salinan putusan dan akan kami laksanakan. meskipun tadi ada beberapa catatannya," kata Febri.

(Rizka Diputra)