Kontroversi Anies Baswedan, dari Rencana Wisata Halal hingga Izin DWP 2019

Alifa Muthia Diningtyas, Jurnalis
Rabu 18 Desember 2019 19:51 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Okezone)
Share :

JAKARTA – Dua tahun sudah Anies Baswedan memimpin Jakarta sebagai Gubernur. Perjalanan itu bukan berarti mulus, namun ada sederet kontroversi atas kebijakan yang dikeluarkan setelah dirinya "menjomblo", karena ditinggal Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang memilih ikut kontestasi politik di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini sejumlah kontroversi Anies Baswedan:

- Izinkan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan izin penyelenggaraan konser DWP 2019 yang diselengarakan di JIExpo, Kemayoran pada 13-15 Desember. Izin diberikan dengan dalih Jakarta lokasi bertemunya berbagai pusat kebudayaan, baik internasional maupun lokal. Even musik seperti itu tak lagi bisa dilarang selama membuahkan dampak positif.

"Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk menjaga nilai dan norma budaya yang disepakati secara umum oleh warga Jakarta apapun latar belakangnya," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Alberto Ali pada Kamis 12 Desember 2019.

Penyelenggaran DWP pada 2017 saja diklaim memberikan keuntungan pajak Rp10 miliar. Alasan lain, panitia penyelenggara, Ismaya Group memastikan akan tetap menaati hukum berlaku di Indonesia, seperti tidak memperjualbelikan narkoba dan melarang seks bebas saat acara berlangsung.

Izin yang diberikan itu bukan berarti tanpa penolakan. Ada yang berdemonstrasi, ada pula yang mengeluarkan pendapat, seperti Front Pembela Islam (FPI) yang meminta Anies untuk lebih cerdas dan kreatif dalam membangun indeks manusia sekaligus perekonomian yang halal. Mereka menganggap acara DWP hanya sekadar ajang pesta pora tanpa manfaat.

- Beri Penghargaan Diskotek Colosseum

Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum. Namun, setelah muncul berbagai protes, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, Pemprov DKI memutuskan mencabut penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum.

Misalnya, kritik dilontarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) lantaran di sana pernah ditemukan narkoba pada September lalu.

"Untuk itu, pemberian penghargaan Colosseum yang diputuskan Disparbud dengan Surat Keputusan 388 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Adikarya Wisata 2019," kata Saefullah pada Senin 16 Desember 2019.

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya