MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
NEW YORK – Pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan guna mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Seruan itu disampaikan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB dalam sesi briefing Dewan Keamanan di New York pada Rabu, 18 Desember.
Dalam pernyataannya, Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa aktivitas pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan Israel berdampak buruk pada prospek diakhirinya pendudukan Zionis di wilayah Palestina dan tercapainya solusi dua negara. Dubes Djani juga mengatakan bahwa situasi di kawasan tersebut semakin memburuk dalam beberapa waktu terakhir, dan kembali mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman ilegalnya.
BACA JUGA: Indonesia Tolak Permukiman Israel di Palestina!
“Kami bergabung dengan anggota Dewan lainnya, berulang kali mendesak Israel untuk segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur,” kata Dubes Djani seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Jumat (20/12/2019).
Lebih lanjut, Indonesia menekankan mengenai tiga hal yang perlu segera dilakukan Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi situasi ini, yaitu: Dewan Keamanan harus menemukan cara yang diperlukan untuk memastikan implementasi penuh dari resolusi 2334, mengenai pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
“Ketika Dewan (Keamanan) ini mengadopsi resolusi tiga tahun lalu, langkah itu menetapkan jalan yang tepat untuk dihidupkannya kembali proses perdamaian berdasarkan hukum internasional dan parameter yang disepakati.
“Resolusi itu menolak segala upaya yang merusak konsensus internasional tentang konflik Israel-Palestina, termasuk masalah penyelesaian,” kata Dubes Djani. Dia menambahkan bahwa dengan situasi yang memburuk di lapangan, Dewan Keamanan perlu segera merancang tindakan dan cara-cara yang efektif untuk mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal.