Sinergitas Pemerintah Diperlukan untuk Atasi Banjir Jakarta

JAKARTA - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai, sinergitas pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta diperlukan dalam mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota. Masalah banjir kerap menghantui masyarakat manakala hujan turun dengan intensitas tinggi.

"Semua langkah perlu sinergitas pusat dan daerah, tidak mungkin jalan sendiri-sendiri," ujar Nirwono kepada Okezone di Jakarta, Jumat (3/1/2019).

Menurut Nirwono, bencana banjir yang berlangsung saat ini telah membuktikan bahwa Pemprov DKI tidak siap mengantisipasi bencana musiman tersebut.

Apalagi, lanjut dia, program penataan bantaran kali juga masih terhenti lantaran adanya perbedaan pandangan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal konsep penanganan normalisasi atau naturalisasi kali terkait penanganan banjir di Ibu Kota.

"Serta pembebasan lahan di bantaran kali yang tidak berlanjut, meski pada Juni lalu sempat banjir di permukiman bantaran kali," terangnya.

Nirwono menerangkan, program revitalisasi mulai dari situ, danau, embung, waduk juga berjalan lamban karena masih adanya kendala dalam pembebasan lahan. Padahal, mulai dari danau hingga waduk tersebut perlu dikeruk atau diperdalam agar bisa menampung lebih banyak air.

"Banjir membuktikan pula masih buruknya sistem saluran air kota Jakarta, yang sangat tidak memadai. Saluran air di Jakarta hanya 33 persen yang berfungsi dengan baik," imbuhnya.

Banjir di Vila Nusa Indah (Foto: Ist)

Nirwono menjelaskan, penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga tidak dilakukan secara signifikan. Alhasil, daerah untuk resapan air juga tak banyak yang mengakibatkan bencana banjir melanda Ibu Kota pada awal tahun baru.

"Hari ini penyebabnya hujan lokal (banjir lokal, saluran air tidak berfungsi optimal, daerah resapan air yang minim) dan hujan lebat di puncak (banjir kiriman) luapan air sungai yang membanjiri pemukiman di bantaran kali," terang dia.

Nirwono meminta Pemprov DKI menyiapkan tempat evakuasi agar warga bisa segera mengungsi bila bencana musiman ini kembali melanda Ibu Kota. Selain itu, ia pun mendorong Pemprov DKI merelokasi warga yang masih tinggal di bantaran kali.

Ia menambahkan, warga yang masih tinggal di bantaran kali, hingga waduk bisa segera direlokasi ke rusunawa pada tahun ini.

"Tempat-tempat seperti sekolah, kantor pemerintahan, rumah ibadah, bisa dioptimalkan untuk beberapa hari ke depan.

Nirwono meminta Pemprov DKI segera melakukan penataan 13 kawasan bantaran kali, baik dengan program normalisasi atau naturalisasi agar kawasan bantaran kali tersebut bisa segera dibangun RTH guna menjadi tempat resapan air.

Kemudian, Pemprov DKI juga diminta untuk kembali melakukan revitalisasi 109 tepian mulai dari situ, waduk, hingga embung secara bertahap agar luas RTH yang sekarang hanya 9,98% bisa menjadi 30% sebagai daerah resapan air di Ibu Kota.

Selain itu, revitalisasi saluran itu bisa dilakukan bersamaan dengan revitalisasi trotoar agar saluran air bisa berfungsi secara maksimal. "Curah hujan tinggi dapat tertampung dengan baik dan mengantisipasi banjir kalau drainase DKI berfungsi," pungkasnya.

(Rizka Diputra)