Cegah Kapal China Masuk ke Natuna, Pemerintah Harus Perkuat Diplomasi Bilateral

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, pemerintah perlu memperkuat diplomasi bilateral dengan pemerintah China terkait insiden masuknya kapal nelayan dan coast guard China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Penguatan diplomasi bilateral diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sejurus dengan itu, aspek penegakkan hukum juga perlu dilakukan kepada kapal asing yang melakukan ilegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia.

"Ya harus ada bilateral, diplomasi untuk sampaikan saling menghormati wilayah dan ketaatan terhadap hukum internasional," kata Hasanuddin yang merupakan pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal saat berbincang dengan Okezone, Senin (13/1/2020).

TB Hasanuddin (Okezone)

Politikus PDI Perjuangan itu menilai langkah pemerintah menangani kasus ilegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sudah tepat. Pertama-tama ialah menghalau kapal asing tersebut.

Jika pihak asing masih 'ngeyel,' maka pemerintah dapat memberikan nota protes kepada negara yang bersangkutan. Jikalau masih membandel juga, pemerintah perlu membawa kasus ini ke mahkamah internasional.

Baca juga: 4 Pesawat Tempur F-16 Masih Disiagakan di Natuna

"Pertama di halau dulu, kedua kemudian dilakukan protes, kemudian kalau protes enggak didengar, ya kita bawa ke Mahkamah Internasional," ujar pria yang pernah jadi sekretaris militer Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono ini.