TANGERANG SELATAN – Para pewaris kerajaan nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) menggelar pertemuan di kawasan Intermark, Serpong, Tangsel.
Mereka turut menyikapi hebohnya kemunculan kerajaan abal-abal belakangan ini. Disebutkan, klaim kerajaan yang datang silih-berganti di berbagai daerah merupakan dampak kurang sinerginya antara pewaris kerajaan nusantara yang sah dengan pemerintah.
"Hanya memang karena pembangunan negara bangsa selama ini itu belum memberikan peran yang lebih nyata kepada kerajaan-kerajaan yang notabene justru sudah ada sebelum negara Indonesia dulu berdiri. Maka sekarang kita bersinergi dengan pemerintah, karena amanat undang-undang juga seperti itu," kata Ketua Harian MAKN KPH Eddy Wirabumi kepada Okezone, Rabu (29/1/2020).
"Pemerintah daerah dalam undang-undang pemerintahan daerah diwajibkan menjaga nilai-nilai tradisi. Kemudian ada juga yang secara konstitusi dasar, terlindungi di sana, terutama adalah daerah-daerah yang dulu membangun bangsa ini, dulu itu cuma 8 provinsi dan 2 daerah istimewa itu Surakarta dan Yogyakarta," ucapnya.
Menurut Eddy, guna mengantisipasi klaim kerajaan abal-abal yang meresahkan masyarakat, ke depan baik pemerintah ataupun para pewaris kerajaan harus bersama-sama menata bagaimana kebudayaan sebagai jati diri bangsa direkatkan kembali.