JAKARTA - Pihak Istana akan melibatkan pemerintah daerah untuk memulangkan 238 warga negara Indonesia (WNI), yang tengah diobeservasi di Natuna usai dievakuasi dari Wuhan, China.
Sejauh ini, seluruh WNI tersebut dipastikan dalam keadaan sehat dan dinyatakan tidak terinfeksi virus korona Covid-19. Setelah menjalani observasi selama 14 hari, para WNI itu pun dijadwalkan akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing pada Sabtu 15 Februari 2020.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman menerangkan, bahwa pemulangan WNI akan dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendi. Selain itu, Pemda asal WNI tersebut juga akan dilibatkan saat proses pemulangan.
"Pemulangan 238 WNI setelah transit observasi di Natuna akan dikoordinir oleh Kemenko PMK Muhadjir Effendi bersama Menkes Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Pemda masing-masing daerah asal mereka," ujar Fadjroel kepada Okezone, Jumat (13/2/2020).
Baca juga: Pemulangan WNI yang Diobservasi di Natuna Tanpa Acara Seremonial
Sebelumnya, pemerintah akan memulangkan WNI yang telah selesai diobservasi di Natuna pada Sabtu 15 Februari 2020. Pemulangan itu dilakukan jika WNI dinyatakan dalam keadaan sehat sampai batas observasi pukul 12.00 WIB.
Hal itu merujuk aturan masa waktu efektif untuk observasi yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia yakni selama 14 hari atau dua pekan.
Baca juga: WNI Diobservasi Virus Korona di Natuna Akan Dipulangkan pada 15 Februari
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah mematangkan rencana pelepasan WNI yang tuntas melewati masa observasi di Natuna.
"Mengikuti masa observasi selama dua minggu, rencana akan kita lepas atau kita akan kembalikan karena prosesnya berlangsung dengan baik, tetap sehat dan aman," kata Muhadjir.
Ia pun berpesan agar media massa dapat turut memberikan dukungan dengan menyebarluaskan informasi yang mengedukasi bagi masyarakat, khususnya terkait pemulangan WNI pascaobservasi dari Natuna ke lingkungan keluarga dan daerah masing-masing.
"Jangan sampai terjadi suasana panik atau suasana salah paham yang bisa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan, rasa aman, rasa baik untuk warga negaranya," ujar Muhadjir.
(Awaludin)