DPR Sebut Dugaan Korupsi di Jiwasraya Termasuk Kejahatan Kerah Putih

Baca Juga: Kasus Jiwasraya Rugikan Negara Rp17 Triliun

Maka dari itulah, Ketua DPP Partai Demokrat ini menegaskan penanganan kasus asuransi plat merah ini harus melalui Panitia Khusus (Pansus). Agar kewenangannya dapat melebihi kewenangan panja yang kini sudah dibentuk dan berjalan di komisi-komisi terkait.

"Pansus bisa memanggil untuk meminta klarifikasi. Itulah yang saya harapkan, bahwa pansus ini memang lembaga politik bukan lembaga hukum," katanya.

"Namun, lembaga politik ini bekerja sifatnya terbuka sehingga siapapun yang dipanggil, yang terlibat ataupun yang mendesain, bahkan akan kita bisa bongkar," tambahnya.

(Edi Hidayat)