JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Senin 17 Februari 2020. Rakor digelar dalam rangka membangun kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS.
Dalam rapat itu Menteri Sosial Juliari P. Batubara menekankan pentingnya menyamakan persepsi antara pusat dengan peran pemerintah daerah. “Intinya, rakor ini ingin diperkuat semangat dan kesamaan dengan pemerintah daerah. Agar dalam penyelenggaraan program baik itu bansos, program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan juga dalam dukungan program subsidi di luar Kemensos, seperti PBI-JK, supaya lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, kata Mensos, dalam rakor ini Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) juga meluncurkan aplikasi data berbasis android.
“Namanya SIKS-DROID yang merupakan aplikasi yang bisa digunakan para petugas di lapangan. Dari lapangan petugas bisa langsung melakukan input data melalui aplikasi dan masuk DTKS,” ucapnya.
Dengan aplikasi ini, diharapkan kualitas data yang dikelola dalam DTKS semakin tinggi kredibilitas dan validitasnya. “Sehingga penyaluran bantuan juga semakin tepat sasaran,” tutur Juliari.
Dalam kesempatan sama Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyatakan, selain untuk menyamakan persepsi, rakor juga untuk menyosialisasikan arah kebijakan dan strategi pemutakhiran DTKS dan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial secara nasional.
“Rakor juga bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota semakin aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Kemudian juga rakor menjadi ajang saling tukar pengalaman di antara kabupaten/kota dalam upaya perbaikan data penduduk miskin dan rentan di daerahnya masing-masing,” kata Hartono.
Kegiatan selama tiga hari tersebut diikuti 548 peserta terdiri dari Kepala Dinas Sosial di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (cm)
(abp)
(Fahmi Firdaus )