Pemerintah Pusat Diminta Segera Bantu Pemprov NTT Tangani DBD

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah pusat segera melakukan langkah strategis dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait dalam mengatasi penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia mengatakan, tujuannya agar pemerintah daerah yang kesulitan menangani kasus DBD bisa dibantu secara cepat oleh pemerintah pusat.

Baca juga: DPR Minta Kemenkes Bentuk Gugus Tugas Khusus Tangani DBD di NTT 

"Jadi ini penting supaya kebutuhan mendesak yang dibutuhkan daerah untuk mengatasi persoalan ini bisa disiapkan oleh pemerintah pusat," kata Saleh saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (10/3/2020).

Dia menuturkan, pemerintah pusat tidak boleh mengesampingkan persoalan DBD di NTT, apalagi jumlah warga yang terjangkit mencapai 2.826 orang dan 33 di antaranya meninggal.

"Kalau dihitung jumlah kesakitan yang ditimbulkan oleh DBD ini kan lebih besar (dibanding virus korona) karena itu pemerintah tidak boleh memalingkan wajahnya dari persoalan itu. Jadi pemerintah harus bersungguh-sungguh mengatasi itu," ungkapnya.

Baca juga: Korban Meninggal Akibat DBD di Sikka NTT Bertambah Jadi 14 Orang 

Sebagaimana diketahui, saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk zona merah sebagai daerah dengan kasus demam berdarah dengue (DBD) tertinggi di Indonesia.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan NTT Erlina R Salmun menyampaikan data terakhir yang dihimpun hingga 8 Maret 2020 ada 33 orang meninggal dan 2.826 warga lainnya terjangkit DBD.

Jumlah tersebut, kata dia, menyebar di 22 kabupaten dan kota. Terbanyak ada di Kabupaten Sikka. Di kabupaten yang berada di Pulau Flores itu jumlah kasus sudah mencapai 1.195 dengan angka kematian mencapai 14 orang.

(Hantoro)